Razia PNS 'Warkop' Oleh Satpol PP Inhil Menuai Pro dan Kontra

Gagasanriau.com, Tembilahan-Razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhir-akhir ini menuai pro dan kontra, pasalnya pemilik warung panganan protes karena sepinya pengunjung namun sebagian masyarakat justru berikan dukungan.

"Beberapa dalam Minggu ini usaha kita semakin sepi. Penjualan jauh menurun, biasanya kalau pagi banyak PNS yang sarapan disini," papar salah seorang pemilik usaha panganan di Jalan Sudirman yang enggan disebutkan namanya. Selasa (8/4/14) kepada Gagasanriau.com.

Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Karena, selama ini pengunjung hanya melakukan sarapan pagi setelah itu mereka pergi.

"Kalau sekedar sarapan saya nilai tidak akan berpengaruh kepada kinerja," imbuhnya,

Bukan hanya pemilik usaha pangan yang berada di Jalan Sudirman saja yang mengeluh, pemilik usaha yang berada di Jalan H Said juga ikut merasakan dampak tersebut.

Diakuinya, setiap hari selama ini sebahagian besar pelanggannya adalah kalangan PNS, dengan adanya pelarangan PNS nangkring diluar kantor selama jam kerja ini secara otomatis memberi pengaruh yang sangat besar kepada usaha warung miliknya.

"Bukan saya saja, hampir semua usaha warung pangan dalam beberapa hari belakangan ini mengeluh karena berkurangnya pengunjung," imbuhnya yang tak ingin disebutkan namanya ini

Hal yang sama juga disampaikan salah seorang PNS yang gagasanriau.com temui disalah satu warung panganan yang berada di Jalan Sudirman. Ia mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Satpol PP ini tidak efektif dan menyiksa masyarakat yang menggantungkan kebutuhannya di warung panganan ini.

"Saya, merasa apa yang dilakukan Satpol PP ini sangat tidak efektif." Sebut PNS tersebut.

Sambungnya,"seharusnya bupati kita bisa memikirkan dampak-dampak positif dan negatif dari apa yang telah dilakukan ini.

"Kita harapkan, Bupati melakukan evaluasi setiap program-program yang ia canangkan,"sarannya.

Namun, walaupun ada yang kontra dengan apa saja kegiatan bupati ini tetap saja ada yang pro. Menurut Hamdi warga Tembilahan, secara pribadi ia sangat mendukung penegakan disiplin yang dijalankan pemerintah Inhil. Dengan adanya pelarangan ini, ia berharap para PNS dapat bekerja lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kewajiban PNS adalah untuk melayani masyarakat dan itu harus dipatuhi. apapun kondisinya. sebelum adanya razia Satpol PP, hampir setiap hari warung-warung di tembilahan dipenuhi dengan PNS. bahkan ada yang hanya duduk-duduk, ngopi sambil ngobrol berjam-jam. Saya sendiri heran kapan waktu mereka untuk bekerja," pendapat Hamdi

Menurut Hamdi, pro dan kontra adalah persoalan yang sudah biasa terjadi namun dari sisi manapun dinilainya apa yang dijalankan pemkab Inhil hari ini untuk merazia PNS yang berada diluar kantor saat jam kerja adalah sebuah tindakan yang tepat dan patut untuk diberikan dukungan.

"Jangan hanya pandai menuntut gaji tinggi tapi kewajiban memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak dijalankan dengan maksimal. kalau keberatan, ya berhenti aja dari PNS, masih banyak kok yang mau gantikan," paparnya

"Walaupun begitu, kita juga mengharapkan agar bupati untuk selalu melakukan evaluasi setiap program-program yang ia canangkan," tandasnya.

Ragil Hadiwibowo