Anggota DPR RI Asal Riau Didesak Perjuangkan Nasib Daerah Jangan Cuma Makan Gaji Buta

Gagasanriau.com Pekanbaru-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Provinsi Riau dituntut untuk memperjuangkan nasib daerahnya di tingkatan nasional/senayan terkait banyak konflik agraria karena tak kunjung disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi oleh Menteri Kehutanan saat ini. Pasalnya para wakil rakyat yang terdiri dari anggota DPR RI dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau ini hanya "makan gaji buta" bertahun-tahun menjabat tidak ada kontribusi buat daerahnya, dengan memanfaat fasilitas negara saja. "Kita mendesak agar mereka proaktif meminta Kemenhut mengesahkan RTRW Riau. Kalau tidak, apa gunanya mereka menjadi perwakilan Riau," kata Ketua Komisi A DPRD Riau Ilyas Labay di Pekanbaru, Jumat (4/7/2014) (antarariau). Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, para anggota DPR dan DPD asal Riau mempunyai hak untuk memanggil pejabat sekelas menteri sekalipun. Hal tersebut bisa dilakukan, apabila mereka bersatu berembuk dan meminta difasilitasi oleh Komisi IV DPR. Tidak adil jika DPRD Riau yang harus pergi ke Jakarta untuk menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyelesaikan masalah tersebut. Sebab beberapa waktu lalu beberapa anggota DPRD Riau pergi ke Jakarta untuk menemui Menhut, tapi gagal. "Kalau kita yang pergi, tentu memakai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan ini adalah uang rakyat," ucapnya. Saat ini, lanjut dia, pihaknya merasa para anggota di Senayan itu telah lepas tangan atau tidak seperti saat Arsyadjuliandi Rachman duduk di Komisi VII DPR dan saat ini menjadi Wakil Gubernur Riau, aktif melakukan fasilitasi untuk hal-hal berhubungan dengan Riau. "Hanya sekali dulu pernah ada pertemuan dengan Menhut dan itu diusahakan oleh Arsyadjuliandi Rachman. Sekarang ini, entah apa yang dikerjakan perwakilan Riau di Senayan itu," ungkapnya. Ia menilai, DPRD Riau tidak berfungsi mengawasi para pejabat setingkat menteri. "Tugas kami hanya mengawal kebijakan gubernur Riau," sambungnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Syafruddin Saan menyatakan pesimis terhadap para wakil Riau yang duduk di Senayan tersebut untuk memperjuangkan RTRW, agar disahkan oleh Menhut Zulkifli Hasan. Ia mencontohkan, ada salah satu anggota perwakilan Riau yang menumpang menginap dan menetap di wisma atau mess milik Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta, agar dapat tunjangan rumah karena tidak menempati rumah dinas. "Ini menandakan untuk dirinya sendiri saja tidak ada perhatian, apalagi untuk Riau," ujarnya.(Ant) Editor Diaz Bagus Amandah