Hasil Diskusi Panel, Direksi Bank Riau Kepri Perlu Dirombak Total

Kamis, 06 November 2014 - 16:51:23 wib | Dibaca: 1702 kali 

Gagasanriau.com Pekanbaru-Diskusi Panel yang digelar oleh beberapa organisasi kewirausahaan di Provinsi Riau menyimpulkan bahwa kinerja buruk jajaran direksi Bank Riau Kepri (BRK) adalah sebauah alasan untuk dilakukan perombakan level pimpinan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, karena untuk meningkatkan kinerja dan memaksimal perbankan yang pro pembangunan ekonomi daerah perlu dorongan dari aset lokal salah satunya dunia perbankan.

Diskusi yang dilaksanakan di gedung Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau itu juga pihak jajaran manajemen menuai kritik dalam diskusi panel tentang sinergisitas perbankan dengan masyarakat usaha digelar Rabu (06/11) di Pekanbaru pasalnya pihak manajemen hanya menghadirkan narasumber yang tidak berkompeten dan jabatannya hanya staf biasa.

"Direksi Bank Riau Kepri menuai kritik dan kecaman dari pengusaha umkm dan pengurus Kadin Riau. Direksi BRK hanya mengirim seorang staf direksi untuk menjadi nara sumber, dalam diskusi itu, sehingga sebagian pengurus Kadin Riau merasa dilecehkan dan berniat menolak kehadiran staf dimaksud," kata Pengamat ekonomi perbankan Riau, DR. Viator Butar-butar, di Pekanbaru, Kamis (6/11/2014). Tetapi kemudian Wakil ketua Umum Kadin bidang ekonomi dan Kerjasama, Viator Butar-Butar mengambil sikap, diskusi tetap dilanjutkan dengan nara sumber yang sudah hadir, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, HM, Subandi dan staf direksi BRK Syahrul. Kepala OJK Riau HM Subandi memaparkan tupoksi OJK dan catatan-catatan kinerja BRK dilanjutkan dengan presentasi dari BRK. Namun ketika dialog dibuka kembali inkompetensi nara sumber diangkat oleh peserta, Supirman yang juga Ketua Kadin Kota Pekanbaru. Sementara itu Ketua IWAPI yang juga wakil Ketua Umum Bidang UMKM Irma Rahman mengeritik penerapan agunan dalam reses kredit di BRK. Diskusi yang berjalan dua jam itu menyoroti kinerja BRK yang dianggap sangat buruk dan sama sekali tidak berpihak terhadap pengembangan usaha lokal, khususnya UMKM. Memang dari data Rp12 triliun lebih kerdit yang disalurkan oleh BRK adalah 80 persennya kredit konsumsi dan hanya 17 persen yang dialokasikan untuk UMKM. Pengusaha Riau banyak berpaling ke Bank Pembangunan Daerah lain seperti Bank Jabar, Bank Nagari, Bank DKI dan serta bank nasional lainya dari pada Bank Pembangunan Daerah Riau atau BRK itu. Ini disebabkan sulitnya mendapatkan fasilitas kredit dan suku bunga terjangkau di BRK. Menurut Viator Butar-Butar yang bertindak sebagai mediator itu menjelaskan, sejatinya BRK didirikan sebagai bank pembangunan daerah untuk

mempercepat pembangunan ekonomi di Riau, lewat fungsi intermediasi perbankan. Karena itu keberpihakan dan pengutamaan serta pembinaan usahawan lokal Riau adalah juga bagian tanggungjawab BRK. Data per September 2014 lebih dari 75 persen DPK bersumber dari giro dan deposito pemerintah daerah. Artinya uang rakyat Riaulah yang dipercayakan pengelolaannya kepada pengurus BRK. Tidak berlebihan apabila usahawan lokal

mengharapkan perhatian BRK terhadap pembiayaan kegiatan produktif dan pembinaan UMKN lokal. Faktanya sepanjang tahun 2013 direksi dan komisaris BRK lebih memilih membeli obligasi mencapai Rp153 miliar rupiah dengan suku bunga berkisar 6-8 persen per tahun. Jauh dibawah suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditetapkan Direksi Bank Riau Kepri, 13,5 persen. Kalau dana ini saja disalurkan ke UMKM , maka ribuan UMKM akan sangat terbantu.

"Yang dilakukan BRK akhir-akhir ini adalah menghambur-hamburkan dana yang ada yakni dengan cara membeli obligasi dengan suku bunga rendah sementara kredit usaha, dibebankan suku bunga sangat tinggi,"katanya. Dalam akhir diskusi para peserta meminta Kadin Riau agarkembali menyelenggarakan seminar khusus membedah kinerja Direksi BRK dan mendesak para kepala derah sebagai pemilik saham agar merombak total kepengurusan BRK sehingga dapat kembali ke kitah sebagai bank pembangunan daerah yang mengambil peran "agent of development". Perombakan kepengurusan dirasa mendesak kaena pengurus sekarang ditenggarai sangat nepotis dan jauh dari profesional secara manegerial. Dalam responnya Syahrul, staf BRK menyatakan akan menyampaikan semua saran dan harapan peserta kepada direksi Bank Riau Kepri.

Diaz Bagus Amandha sumber antara


Loading...
BERITA LAINNYA