Warga: “PT.RAPP Kangkangi Pemerintah, Bagan Melibur Digarap Secara Ilegal

Gagasanriau.com Pekanbaru-Karena melakukan penggalian kanal di kawasan yang tidak masuk dalam konsesi, puluhan masyarakat Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti Minggu (23/11/14) melakukan penghadangan alat berat milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP) hal ini dilakukan masyarakat karena pihak perusahaan beroperasional hingga masuk ke perkebunan sagu milik masyarakat di wilayah administrasi Desa Bagan Melibur. Dimana wilayah tersebut diluar izin yang dimiliki oleh PT.RAPP.

“Saat ini masyarakat meminta pihak RAPP menghentikan operasional alat berat yang sedang melakukan penggalian kanal di kordinat N 01?04’52.5” E 102?20’26.0” mengarah ke timur di wilayah Desa Bagan Melibur”kata Syahrudin Koordinator Wilayah (Korwil) JMGR Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Gagasanriau.com menjelaskan melalui surat elektroniknya Minggu malam (23/11/2014).

Lebih jauh dijelaskan oleh Isnadi, saat masyarakat melakukan penghadangan terpantau ada 3 unit excavator dihentikan oleh masyarakat Bagan Melibur.

“Masyarakat Desa Bagan Melibur tetap ingin wilayahnya keluar dari areal konsesi PT. RAPP, hal ini sesuai dengan salah satu bunyi SK 180/Menhut-II/2013 yang menyatakan bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal kerja HTI PT. RAPP”tegas Syahrudin.

Diungkapkan olehnya lagi, Desa Bagan Melibur itu sudah dikeluarkan dari SK HTI RAPP jika sekarang digarap berarti itu illegal.

“Padahal pada bulan September yang lalu perwakilam masyarakat Desa Bagan Melibur yang di fasilitasi Pemkab Kepulauan Meranti sudah mendatangi Kementiran Kehutanan RI menghadap Dirjen Kehutanan Bapak Bambang Hendroyono di Jakarta. Pada kesempatan tersebut disepakati dalam waktu dekat Dirjen Kehutanan akan langsung turun ke Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti, namun hingga kini hal tersebut belum terlaksana”ungkapnya lagi.

“RAPP mengambil tanah kami secara ilegal, tidak menghargai proses yang sedang kami lakukan bersama dengan pemerintah daerah untuk penyelesaian, mereka memaksakan kehendak sendiri dengan dalih mereka bekerja sesuai dengan izin yang ada”kecam Sumarjan salah satu masyarakat Desa Bagan Melibur.

Terkait dengan adanya agenda Pak Jokowi ke Kepulauan Meranti, masyarakat berharap pemerintahan baru ini juga datang dan melihat langsung wilayah yang berkonflik di Desa Bagan Melibur, sehingga hal ini bisa menjadi titik terang dalam penyelesaian konflik nantinya.

“Kita berharap Presiden Jokowi juga datang ke Desa Bagan Melibur, lihat kondisi lapangan yang menjadi konflik masyarakat. Jika Pak Jokowi tidak mau ke Bagan Melibur karena dianggap desa kami masih berkonflik dan masyarakatnya masih demo kami atas nama mayarakat siap untuk memastikan situasi akan kondusif dan kami tidak akan berbuat keributan” Garansi masyarakat Desa Bagan Melibur.

Ady Kuswanto