Tidak Tepat Sasaran, Warga Rohil Pinta Pemerintah Mendata Ulang Warga Miskin

Gagasanriau.com Bagan Sinembah--Berkaitan dengan melesetnya pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di hampir semua tempat di Indonesia termasuk Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Bagan Sinembah khususnya, pemerhati sosial Bagan Sinembah, Riyan Saragih dan Radisman Saragi meminta agar pemerintah mendata ulang kembali warga miskin yang ada di daerahnya sebelum diserahkan ke kantor pos.

"Kalau merujuk pada data yang sudah lama dari tahun 2011 untuk mencairkan dana bantuan pemerintah di tahun 2014 ini, kan sudah tidak lazim lagi. Sebab, kita kan tidak tahu kalau di tahun 2011 itu dia miskin, dengan berjalannya waktu, ditahun ini dia sudah mumpuni dan mampu dalam segi ekonomi," kata Ryan Saragih kepada Gagasanriau.com belum lama ini.

Senada, hal serupa juga dikatakan Radisman Saragi SH yang juga sama sama pengurus National Paralympik Committe Rohil, menurutnya, hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah guna menetralisirkan warga yang memanfaatkan kartu yang aturannya sudah berubah.

"Kita sangat meminta kepada pemerintah melakukan hal itu. Pasalnya, disamping data yang diberikan kepada pihak Kantor Pos itu adalah data lama, kartu yang mereka pakai untuk menerima bantuan PSKS itu adalah kartu yang masih jaman Pak SBY," ujarnya.

Sesuai dengan himbauan dari Pemkab Rohil melalui sekretaris daerah kabupaten (Sekdakab) Rohil yang mengatakan jangan rela menjadi warga miskin karena bantuan pemerintah beberapa waktu lalu di Bagan Siapiapi, wajib pemerintah untuk kembali menilai warga yang seharusnya mendapatkan bantuan itu.

"Himbauan dari Sekdakab Rohil sepertinya tidak berjalan dilapangan. Karena, pemerintah setempat saja mengabaikan hal itu. Makanya, penerima bantuan tersebut, kebanyakan yang dari golongan mampu dalam segi ekonomi. Itu terlihat memakai perhiasan emas dileher, pergelangan dan dijari tangannya ikut antri dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan itu," katanya menyayangkan.

Untuk itu, sebelum hal ini terus berkelanjutan, kedua pemerhati tersebut, sangat meminta Pemkab Rohil untuk mempertegas kepada bawahannya untuk segera melakukan pendataan ulang. Sebab kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin banyak nantinya oknum oknum yang kenyang akan uang yang seharusnya milik warga yang sangat membutuhkan sebagai upah dari mereka yang berhasil diloloskan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Hermansyah