3.033,32 Km Infrastruktur Jalan Akan Digesa Pemprov Riau

Gagasanriau.com Pekanbaru-Meskipun mengalami masalah dalam proses penyusunan anggaran, namun Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan dari total 3.033,32 kilometer infrastruktur berstatus jalan provinsi, hingga kini baru sekitar 30 persen yang dalam kondisi baik. "Hanya 30 persen jalan provinsi kita yang masih tergolong baik. Sementara yang lainnya, masih memerlukan perhatian serius," kata Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Syafril Buchari, kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis. Ia mengatakan, sekitar 3.000 Km lebih jalan tersebut untuk perbaikan dan perawatannya menjadi wewenang Dinas Bina Marga. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sepanjang 833,70 Km atau 27,48 persen masih dalam kondisi pengerasan dan belum diaspal. Selain itu, sekitar 621,23 Km jalan provinsi di Riau dalam kondisi rusak berat. Menurut dia, proses perbaikan jalan memang belum dapat ditangani secara keseluruhan karena kendala finansial yang masih sangat terbatas. "Kita benahi secara bertahap," ujarnya. Pengerjaan proyek infrastruktur pada tahun ini di lingkungan Dinas Bina Marga juga tidak optimal karena pelaksanaan 70 proyek infrastruktur terpaksa ditunda karena pertimbangan tidak mungkin merampungkan semuanya di waktu yang tersisa sekitar dua bulan hingga akhir tahun 2014. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan penundaan 70 proyek tersebut harus diambil daripada pemerintah memaksakan pengerjaannya dan berpeluang menyalahi aturan. Menurut dia, pemerintah bisa saja memaksakan puluhan proyek tersebut "dikebut" hingga akhir tahun, namun itu berpotensi melanggar aturan hukum karena pengerjaan bisa saja tidak optimal sesuai dengan perencanaan awal. "Daripada kita salah, lebih baik ditunda," kata Arsyadjuliandi Rachman. Dinas Bina Marga merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru dibentuk tahun ini setelah sebelumnya digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Riau. Kinerja SKPD tersebut merupakan yang terendah karena 70 proyek bernilai besar dari 207 kegiatan pada APBD 2014 tidak bisa dikerjakan. Sebanyak 70 proyek tahun ini tidak bisa dilaksanakan dan dialihkan pada kegiatan APBD 2015. Realisasi APBD 2014 di instansi tersebut hanya sekitar lima persen dari alokasi dana sekitar Rp900 miliar.