Aktifis: "Jangan Salahkan Masyarakat, Tapi Izin Perusahaan Yang Harus Ditinjau

Gagasanriau.com Pekanbaru-Banyaknya masyarakat dan petani kecil yang dijadikan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan setiap bencana asap di Provinsi Riau, membuat aktifis lingkungan dan petani merasa risih dengan pihak pemerintah dan juga praktisi pendidikan.

Pasalnya selama terjadi kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2014, hanya satu perusahaan korporasi yang diseret ke meja hijau, yakni PT. Nasional Sago Prima (PT. NSP) dan sudah dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis.

"Jangan menciptakan pandangan dan opini menyesatkan, ini akan berdampak buruk dan sama saja mengorbankan petani kecil untuk di kriminalisasi setiap kasus kebakaran hutan"kata Bima aktifis petani dan lingkungan kepada Gagasanriau.com Sabtu siang (21/2/2015).

"Harusnya perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan korporasi besar harus jadi perhatian dan dikaji ulang izinnya,"katanya lagi.

Berbeda dengan pernyataan dari praktisi pendidikan dari Universitas Riau Tengku Ariful Amri, ia menganggap kebakaran hutan dan lahan selama ini bermuara dari pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lahan dan Sumber Daya Alam.

"Seperti diketahui, bahwa selama ini pemahaman masyarakat mengetahui kemampuan alam dalam menopang kehidupan tidaklah utuh," kata Amri kepada Antara di Pekanbaru, Jumat siang (20/2) dikutip dari antarariau.

Hal itu terjadi menurut dia karena tidak pernah disosialisasikan secara serius tentang arti lingkungan sesungguhnya dan bagaiman pentingnya keutuhan alam dan hutan.

Untuk diketahui, lanjut dia, perawatan alam atau lingkungan secara alami dengan eksploitasi atau pemulihan kembali sesungguhnya dapat dilakukan dengan dukungan pemerintah yang wajibnya membuat permodelan.

"Jangan sampai hanya sebatas retorika, karena hal itu tidak akan memberikan efek yang betul-betul mendalam bagi masyarakat selaku pelaku di lapangan," katanya.

Reporter Arif Wahyudi