Aparat Desa Sei Meranti Diduga Berperan Besar Tentukan Harga Mahal Pemasangan Lisdes Tanjung Medan

Gagasanriau.com Tanjung Medan-Terkait tingginya harga pemasangan listrik desa (Lisdes) yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) di Desa Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Rohil, diduga keterlibatan Kepala Desa Sei Meranti sangat besar dalam menentukan harga yang sangat membebani masyarakat konsumen.

Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh Gagasanriau.com, Selasa (24/2) dari sumber yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan bahwa, yang sangat berperan menentukan harga meteran 1.300 KWh sebesar Rp 4,15 Juta dan yang 900 KWh, sebesar Rp 3,6 Juta.

"Sebenarnya yang menentukan harga pemasangan Lisdes itu adalah, aparat desa bang. Yang di mulai dari Kadesnya, Kadus, RW, hingga RT. Itu yang kita simpulkan ketika kejadian yang sama terjadi di Daerah Boltrem, Desa Bagan Sinembah Barat yang dulunya masih menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. Dan itu sama persis terjadi di Sei Meranti itu bang,"katanya kepada wartawan.

Adapun keterlibatan pihak perusahaan listrik negara (PLN) Rayon Bagan Batu, Bagan Sinembah, menurutnya tidak terlalu besar akan pemasangan meteran yang semahal itu. Namun, karena mereka juga mendapatkan fee, lanjutnya, tetap saja mendukung akan kejadian miris itu.

"Pihak PLN Rayon Bagan Batu memang terlibat dengan menerima uang Fee saja dari kontraktor asal Dumai sebesar Rp 350 Ribu beserta uang meteran atau biaya penyambungan (BP) sebesar Rp 1,28 Juta. Tapi kalau dipikir pikir, tetap sajalah terlibat," jelasnya.

Disamping itu, harga yang semahal itu konon katanya sekaligus untuk biaya penumbangan pokok sawit yang dianggap menjadi penghalang berdirinya lisdes itu. "Padahal, itu semuanya tidak ada. Karena, lisdes itu adalah program pemerintah yang disusun pada anggaran 2014 lalu. Makanya. untuk biaya operasionalnya semua sudah ditanggung Pemkab Rohil, termasuk ganti rugi yang sudah dianggarkan oleh Pemkab sebesar Rp 10 Juta," terangnya.

Untuk itu dirinya beserta masyarakat, meminta agar pemerintah dapat menindak lanjuti hal tersebut. Sebab, hal itu menurutnya aparat desa terkait sudah melakukan pembodohan serta pembohongan publik mengenai pemasangan lisdes itu. "Kita sangat meminta kepada Pemkab, untuk memperhatikan hal itu. Sebab, masyarakat sudah banyak mengeluh akibat harga yang ditentukan oleh pihak terkait. Dan bahkan Camat juga diduga terlibat," tutupnya.

Reporter Hermansyah