Tidak Produktif, Plt Gubri Akan Gulung BUMD Pemboros APBD

Gagasanriau.com Pekanbaru-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersiap-siap akan mendapatkan sanksi keras jika dinyatakan tidak produktif. Karena dianggap menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.

Seperti yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyatakan akan menindak tegas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif dan cenderung menjadi beban keuangan daerah.

"Sebagai pemegang saham, Pemerintah Provinsi Riau akan bertindak tegas untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD tertentu yang tidak produktif dan cenderung menjadi beban keuangan daerah," katanya di Pekanbaru, Kamis (8/5/2015).

Hal itu disampaikannya dalam agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD Riau terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2014. Sebelumnya beberapa fraksi memandang beberapa BUMD perlu dievaluasi karena dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan.

Namun, kata dia, perlu justifikasi yang jelas melalui audit kinerja perseroan untuk menindak BUMD. Tujuannya, katanya, agar diperoleh informasi dan rekomendasi serta tindakan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dia mengatakan hasil konsultasi gubernur dan DPRD juga telah disepakati evaluasi dilaksanakan secara bersama. Pihaknya menyambut baik dan mendukung evaluasi BUMD oleh DPRD sebagai langkah konkret dan komitemen bersama berlandaskan itikad baik utk memajukan Riau.

"Terkait kinerja BUMD kami berupaya melakukan pembinaan terhadap tujuh yang ada agar berkontribusi terhadap pendapatan signifikan," ucapnya.

Ketika selesai menyampaikan jawaban LKPj dan ditanyakan apakah ada kemungkinan BUMD ditutup, dia menjawab bahwa sebagai badan hukum jika ingin ditutup harus punya alasan dulu. Itu, kata dia, harus didiskusikan dulu apakah ada meninggalkan beban.

"Secara komprehensif harus dicek dulu dan didiskusikan ada meninggalkan beban. Kalau tidak perlu dipertahankan diusulkan akan diusulkan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk menutup BUMD harus dilihat dulu apakah usaha tersebut masuk dalam peraturan daerah. Jika masuk, harus dibahas dan diputuskan juga bersama DPRD.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan Kamis ini akan melakukan ekpos rekomendasi BUMD. Menurutnya, akan ada rekomendasi perusahaan plat merah itu yang akan ditutup.

"Ada yang ditutup, ada perampingan manajamennya karena ada perusahaan kecil tapi manajamennya terlalu besar. Nanti kami rapat di komisi C setelah itu kami baru ekspos," ungkapnya.

Editor Arif Wahyudi sumber antarariau