APBD 2015 Buruk Perencanan, FITRA Sarankan Pemprov Riau Fokus Susun APBD Murni 2016

GagasanRiau.com Pekanbaru - Buruknya perencanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2015 adalah penyebab utama rendahnya serapan terealisasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disarankan untuk lebih fokus membahas APBD murni tahun 2016 daripada membahas perubahan. Karena memaksakan APBD-P junstru akan memperlambat kinerja legislatif dan proses pembangunan akan mengalami kemacetan.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi kepada GagasanRiau.com Minggu siang (4/10/2015) terkait pembahasan APBD-P 2015 dimana dikatakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau M. Adil beberapa waktu berantakan dan tidak terencana baik.

"APBD-P itu sunnah hukumnya, dan bisa jadi wajib dengan hal-hal tertentu. Misalnya, terjadi perubahan penerimaan daerah yang sangat besar mengharuskan untuk direvisi. Itu pun revisinya yang terkait langsung, seperti belanja untuk bagi hasil provinsi ke kabupaten. Yang harus sesuai dengan nilai diterima"ungkap Triono.

"Tapi kalau tidak ada perubahan yang signifikan, ngapain harus mengadakan perubahan toh anggarannya yang direncanakan tahun lalu, juga belum direalisasikan"tukasnya.

Dikatakan Triono lagi, mengadakan perubahan justru memperlambat kerja baik di Eksekutif (Pemprov Riau) maupun Legislatif (DPRD Riau). "Tinggal peran Legislatif memastikan apa yang telah direncanakan itu terealisasi dengan baik, apa lagi saat ini sudah masuk bulan Oktober"terangnya.

Lebih baik, saran Triono DPRD dan Pemprov Riau, fokus saja membahas APBD murni tahun 2016. "Dibahas secara baik, terukur, dan dipastikan efisien dan dapat mendongkrak ekononi rakyat"sarannya.

Diungkapkan Triono bahwa Problem terbesar Pemprov Riau selalu tidak pernah beres dalam perencanaanya terutama penyusunan anggaran dan benar-benar menyentuh pada persoalan dan kebutuhan rakyat. Sehingga berakibat APBD yang telah dibuat tidak bisa dijalankan.

"Salah ini lah, salah itulah dan seterusnya. Oleh karena itu, kondisi yang terjadi tahun ini dan sebelumnya, mesti tidak terulang lagi"tegasnya.

Untuk Kembali disarankan Triono, Pemprov Riau fokus saja menyusun APBD Murni Tahun 2016, karena menurutnya jika November selesai, Desember diverifikasi di Mendagri, Januari bisa langsung digunakan sehingga laju pembangunan bisa cepat. "Jadi tidak ada lagi masalah yang mengharuskan lambatnya penyerapan Januari proses dilaksanakan, Februari lelang segalanya, Agustus atau Oktober semua pekerjaan atau kegiatan selesai"tukas Triono.

Sebelumnya diberitakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Riau dinilai rusak-rusak-kan karena dalam menyusun Draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2015 berantakan dan tidak ada koordinasi antar instansi terkait.

“Ya memang kita juga sebenernya tidak tau siapa yang menyusun KUA PPAS ini. Kok bisa antara ketua tim TAPD dengan wakil dengan seluruh yang ada itu kok bisa nggak sama. Makanya dari awal-awal saya ngomong tanyakan siapa yang sebetulnya menyusun,”ujar anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Muhammad Adil, Selasa (29/9/2015).

Reporter Ady Kuswanto