Terkait Bentrok Dua Massa Buruh, Perusahaan Tidak Berkoordinasi Dengan Disnaker Siak

GagasanRiau.com Pekanbaru - Bentrokan dua massa antara masyarakat Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan massa yang diduga dibayar oleh PT GAS perusahaan bergerak dibidang perkebunan sawit ini, menurut Dinas Tenaga Kerja setempat karena pihak perusahaan tidak ada berkoordinasi dengan pemerintah sehingga terjadi bentrokan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Siak H.Nurmansyah kepada GagasanRiau.com Kamis siang (15/10/2015) melalui telepon genggamnya.

"Sebenarnya kita sudah lama menjembatani mereka antara kelompok Nelson Manalu dengan Nursal Tanjung dan sempat kita mengirimkan surat ke Menteri Tenaga Kerja meminta petunjuk dan dari kementerian mengatakan bahwa konflik dua kubu ini adalah urusan internal jadi, kalau kami yang tercatat itu FPSTI itu yang lama (FPSTI versi Nelson Manalu) bukan yang baru (FSPTI versi Nursal Tanjung) nah tanpa sepengetahuan kami pihak perusahaan (PT GAS) membuat SKB (Surat Kerja Bersama ) dengan yang baru, hingga terjadi bentrok"ungkap Nurmansyah.

Dilanjutkan oleh Nurmansyah, Disnaker sendiri tidak bisa mengintervensi lebih jauh, karena jika menyangkut kepengurusan yang sah hanya internal FSPTI lah dapat menyelesaikannya.

Sebelumnya diberitakan dua massa buruh bentrok di PT GAS perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan sawit. Bentrokan dua massa ini menyebabkan terbakarnya sepeda motor milik salah satu kelompok massa buruh.

Nelson Manalu, Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (PUK-FSPTI) Kabupaten Siak menerangkan bahwa bentrokan dua massa ini terjadi pada hari Rabu (14/10/2015) antara masyarakat Desa Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kelompok massa yang diduga bayaran oleh perusahaan PT.GAS.

"Kami adalah kepengurusan yang tercatat di Disnaker Kabupaten Siak, namun ada pihak-pihak lain yang mengaku pengurus F-SPTI yang didukung perusahaan. Mayoritas anggota kami adalah masyarakat tempatan yang mencari nafkah untuk keluarga. Atas persoalan ini, sebelumnya kami sudah menyurati Bupati,Disnaker,dan DPRD siak, namun belum ada tindaklanjutnya. Apakah karena kami buruh dan orang susah tidak dipandang oleh Pemerintah"kata Nelson Manalu dengan mata yang berkaca-kaca.

Reporter Arif Wahyudi