Wagubri Tak Ada Tapi Anggarannya Ada, FITRA Riau Pinta RAPBDP 2016 Dirasionalisasi

Rabu, 28 September 2016 - 16:53:44 wib | Dibaca: 4910 kali 
Wagubri Tak Ada Tapi Anggarannya Ada, FITRA Riau Pinta RAPBDP 2016 Dirasionalisasi

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendesak Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk merasionalisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016. Karena dinilai tidak tepat sasaran dan lebih banyak berfoya-foya. Dan mirisnya anggaran untuk pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan lebih minim.

"Pemerintah Daerah Riau harus merasionalisasi anggaran untuk pimpinan daerah dan anggaran yang tidak mungkin dikeluarkan seperti anggaran untuk membiayai Wakil Gubenur. Lebih penting lagi di realokasikan untuk membiayai program dan kegiatan Pengendalian karhutla" kata Usman Koordinator FITRA Riau Rabu (28/9/2016) melalui rilis persnya.

Bahkan dikatakan Usman lagi, anggaran pencegahan yang ada di Dinas BLH sama dengan anggaran untuk membeli baju dinas tiga pimpinan Daerah.

Berdasarkan klasifikasi belanja untuk penanganan Karhutla, dipaparkan Usman, untuk biaya pencegahan sebelumnya sebesar Rp7,9 miliar turun sebesar 21% menjadi Rp6,3 milyar, sedangkan untuk penanggulangan karhutla sebelumnya sebesar Rp13,1 miliar turun sebesar 9% menjadi Rp11,9 milyar.

"Artinya, komitmen kebijakan pemerintah terhadap pencegahan Karhutla tidak terlalu strategis untuk dilakukan yang di tunjukan dengan penurunan biaya pencegahan yang paling besar' tegas Usman.

"Untuk itu maka karena saat ini Perubahan APBDP sudah masuk ke tahap pembahasan di DPRD Riau, maka Fitra Riau mengharapkan kepada DPRD untuk jeli membahas Perubahan APBD, dan meminta pemerintah untuk" sarannya.

Pemerintah Provinsi melalui SKPD ditegaskan Usman, harus menginternalisasikan rencana aksi pengendalian kahutla dalam Pergub 5 tahun 2015, kedalam rencana kerja dan program SKPD (Kehutanan, BLH, BPBD, Perkebunan) dan memberikan alokasi anggaran secara memadai.

Selain itu juga ditambahkan Usman, Perubahan APBD 2016 harus mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada Desa untuk mengotimalkan peran Masyarakat Desa dalam Pengendalian Karhutla.  

Editor Arif Wahyudi


Loading...
BERITA LAINNYA