Telan Rp44 M Uang Rakyat, Pembangunan Jembatan Enok Carut-Marut

GagasanRiau.Com Tembilahan - Duit rakyat senilai Rp.44 Milyar untuk pembangunan Jembatan Enok kondisinya tak sebanding dengan harganya.
Dimana pembangunan jembatan Enok yang terletak di Kecamatan Enok dinilai 'carut marut' yang dibangun beberapa tahun silam sampai saat ini tak kunjung dilanjutkan dan kondisinya terbengkalai begitu saja. Padahal diketahui sudah beberapa kali berganti kepala Dinas.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Edy Hariyanto Sindrang nilai pembangunan jembatan tersebut intansi terkait pelaksanaan pembangunannya tidak sepenuh hati.

Jembatan ini pada waktu lalu Minggu (24/1) sempat diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan dan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung, dimana Penyelidikan ini juga difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan dilakukan penyelidikan tersebut yang dilakukan oleh tim penyidik lapangan terkait dugaan Korupsi pada pembangunan jembatan enok yang diduga telah meraup uang rakyat senilai Rp44 Meliar dan sampai saat ini masih diproses, sehingga pengerjaan jembatan yang seyogyanya menjadi harapan masyarakat setempat kini dihentikan. Hal ini berdampak buruk, yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Seperti ungkapan Edy Hariyanto Sindrang yang merupakan wakil rakyat daerah pemilihan setempat menyampaikan kekecewaan masyarakatnya, dimana pelaksanaan pengerjaan fisik jembatan enok tersebut bertujuan guna membuka isolasi daerah dan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengangkut dan memasarkan hasil bumi sebagi penompak lebutuhan perekonomian masyarakatnya.

"Saya merasa pembangunan Enok tidak dilaksankan sepenuh hati oleh Dinas Bina Marga, baik yang kemarin maupun sampai hari ini sudah berganti kepala berkali-kali namun belum ada kejelasan kapan jembatan Enok kembali dilanjutkan. Karena,  anggaran yang dialokasikan terlalu kecil yakni 15 Miliar dan itu sampai di mana. Jika memang Enok itu dianggap bukan bagian dari Indragiri Hilir, kami siap berdiri sendiri dan mencari bantuan ke lain," ujar Politisi Golkar ini menyampaikan kekesalan yang mewakili masyarakat Kecamatan Enok, Selasa, (04/10/2016).

Ungkapan kekesalan tersebut dengan alasan bahwa Politisi Partai Golkar Inhil ini sering mempertanyakan ke Dinas Bina Marga namun jawabannya masih belum ada kejelasan.

"Jembatan Enok sudah lama dinanti dan diidam-idamkan oleh masyarakat. Jadi biar bagaimana pun pembangunannya tetap harus dilakukan. Jadi kita minta dinas terkait jangan hanya diam menunggu. Harus ada usaha untuk mencari solusi, sembari proses hukum selesai nantinya," tutupnya.

Reporter: Daud M Nur