Penghapusan Jamkesda Oleh Pemkab Inhil Membuat Masyarakat Resah

Rabu, 04 Januari 2017 - 14:20:23 wib | Dibaca: 3751 kali

GagasanRiau.Com Tembilahan - Penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) membuat resah masyarakat tidak mampu.

Bagaimana tidak resah, dengan penghapusan ini, masyarakat merasa berat ketika merujuk keluarganya ke RSUD harus merogoh kocek. Sebab, Masyarakat yang menggunakan Jamkesda dialihkan ke umum jika belum terintegrasi ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dimana banyak masyarakat akan mengeluarkan uang jika masuk keumum, tentu membuat masyarakat merasa berat, ditambah lagi mereka dengan kesejahteraan rendah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Legislator menilai penghapusan Jamkesda dinilai sebagai kebijakan yang buru-buru. Bahkan, katanya belum adanya solusi membuat warga ketakutan tidak dilayani ketika melakukan pengobatan di rumah sakit.

Informasi yang dihimpun hingga kini masih banyak ditemukan masyarakat Inhil yang belum ter-cover dalam pelayanan kesehatan gratis berupa kartu Indonesia sehat (KIS) serta BPJS.

"Banyak kita temukan masyarakat merasa risau. Sebab, pihak rumah sakit sudah tidak menerima pengguna jamkesda, sedangkan mayoritas masyarakat Inhil masih banyak menggunakan jamkesda," ucap Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adrianto saat ditemui GagasanRiau.com diruangannya.

Dikatakan Politisi PAN ini lagi, dengan isu yang beredar Jamkesda akan dihapuskan memang benar, karena sesuai dengan aturan pemerintah pusat, kedepan semua program layanan kesehatan yang digulirkan daerah harus terintegrasi dengan pusat. Dengan begitu, kepesertaan Jamkesda seluruhnya akan dihapus. Kemudian, mereka beralih ke layanan pusat, seperti BPJS, JKN dan KIS.

"Ini memang keputusan pusat, akan tetapi ini belum berlakukan secara keseluruhan di Inhil, artinya baru sosialisasi dari 2015 sampai dengan sekarang, jadi jangan dihapuskan secara keseluruhan dulu Jamkesda, karena masyarakat belum semua terintegrasi ke Kartu Indonesia Sehat. Ditambah lagi, masyarakat masih banyak belum memiliki kartu keluarga dan KTP secara menyeluruh untuk mengurus BPJS jika keluarganya mendadak dirujuk kerumah sakit," paparnya lagi.

Ditegaskan Adrianto lagi, dengan resahnya masyarakat, Pemerintah Daerah Inhil harus mencarikan solusi terkait persoalan ini, serta menekankan kepada pihak rumah sakit tidak boleh menolak ketika ada warga yang berobat akibat tidak memiliki asuransi kesehatan.

"Untuk sekarang pihak rumah sakit jangan menolak Masyarakat yang berobat menggunakan Jamkesda, sebap ini akan menimbulkan persoalan baru, karena kebijakan itu belum terintegrasi secara maksimal di Inhil. Ingat, mengobati orang sakit tidak boleh melihat dari jenis asuransinya, karena persoalan kesehatan persoalan yang mendasar salah satu program pemerintah ,”tegasnya.

Reporter Daud M Nur