Herwani Sitas: Pemkab Harus Kreatif Sikapi Masyarakat yang Belum Dapat KIS

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Sekertaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwani Sitas sarankan pemerintah daerah untuk segera membuat program yang bisa menangani masyarakat miskin dalam segi pembiayaan ketika melakukan pengobatan di rumah sakit.

"Kouta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekian ribu jiwa sudah penuh, sementara masih ada masyarakat miskin yang belum punya, jadi kita sarankan agar pemerintah harus memikirkan persoalan ini. Harus ada langkah alternatif dibuat agar masyarakat bisa tertolong," tukas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Minggu (3/2/2019).

Sitas menyebutkan, pemerintah memang harus cepat menyikapi permasalahan ini karena mengingat sudah ada beberapa kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan pasien yang kurang mampu harus dirawat meski tak memiliki uang sama sekali.

"Ada catatan kita terima beberapa pasien masuk di RSUD yang tidak memiliki uang, dan ketika itu terjadi tidak mungkin pihak rumah sakit menolak, jadi pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi masyarakatnya karena juga sudah diatur dalam undang-undang (UU)," jelasnya.

Kebijakan yang disarankan oleh Komisi IV ini, lanjut Sitas, sebagai alternatif masyarakat ketika berurusan di BPJS tidak bisa diporses cepat, maka program ini yang dijalankan.

"Kalau buat BPJS harus menunggu 14 hari, dengan adanya kebijakan ini masyarakat miskin bisa mengurus administrasi dengan cepat dan merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu lama lagi," imbuhnya.

Reporter Daud M Nur

Editor Munazlen Nazir