Badan Jalan Desa Mumpa Rusak Parah, Kades Minta Perhatian Gubernur Riau

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Kondisi jalan di Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sungguh memprihatinkan. Bila terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memakan korban, perlu ekstra hati-hati bila melintasinya.

Demikian disampaikan Kepala Desa Mumpa, Jumrani Mustafa, Selasa18 Juni 2019. Kata Jumrani, semenjak dirinya dilantik 2015 lalu, permohonannya pada Dinas Provinsi selalu disampaikan, supaya jalan tersebut diaspal.

"Jalan tersebut merupakan skala Provinsi, setelah saya dilantik pada 30 Desember 2015, sampai saat ini kami berulang kali memohon ke Dinas Provinsi namun belum ada bantuan untuk berbaikan," ujar Jumrani.

Padahal, kata Jumrani, jalan ini merupakan akses utama untuk menuju ke provinsi. Bahkan, melewati tiga desa sekaligus, diantaranya Desa Mumpa, Desa Kiambang dan Desa Pekan Neran Kabupaten Indragiri Hulu, Luar.

Jumrani menjelaskan, diperkirakan lebarnya 5 meter, dan panjangnya 6 Km yang mengalami kerusakan. "Kami berharap, mohon sekiranya jalan ini diaspal, sebab kalau di musim hujan sangat licin," terangnya.

Selain itu, sambung Jumrani, bila masuk musim kemarau, pengguna jalan dan masyarakat sekitar terpaksa harus menghirup debu bila tidak menggunakan masker.

Sebagai Kepala Desa, Jumrani mengaku siap bila sewaktu-waktu dipanggil untuk membahas pembangunan jalan ini. Jumrani juga meminta supaya nomor telephonnya dicantumkan dalam berita, ia berharap ada orang yang bisa menyambungkan ke Dinas Provinsi terkait keluhan jalan ini.

Berikut nomor telephone Kepala Desa Mumpa, Jumrani Mustafa 0823 8333 3213 (Pencantuman nomor ini atas permintaan yang bersangkutan).

Hariyadi, warga yang tinggal di dekat jalan turut mengeluh. Tidak hanya soal jalan, Haryadi juga menyinggung dua jembatan yang patah dan kayunya telah kocar kacir. Diantaranya jembatan Dusun Karya Maju Parit Ambajang dan Dusun Sungai Putri Parit kajang.

"Jembatan sifatnya untuk penyebrangan, kalau tidak diperbaiki tentu bagaimana menyebrang ? Dalam kurun waktu 2018 dan 2019 ini salalu kami lakukan gotong royong, dengan dana swadaya," ujar Haryadi mengeluh.

Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Indragiri Hilir, R Enta Netriawan S menyampaikan bahwa jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut merupakan jalan provinsi. Jadi, bukan kewenangan kabupaten.

Meski demikian, Enta mengaku tidak tinggal diam, bila berkaitan dengan infrastruktur, Pemkab Inhil akan terus berupaya membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Menurutnya, perbaikan infrastruktur sudah menjadi kewajiban Pemkab Inhil untuk Indragiri Hilir yang lebih baik.

Reporter: Daud M Nur