Praktisi Pendidikan Riau : Atasi Masalah Papua Dengan Dialog, Jaga Persatuan NKRI Harga Mati

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dua pengajar dari Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Abdurrab menghimbau agar persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat diselesaikan secara dialog dan tetap menjaga persatuan, dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Persoalan di Papua bukan persoalan suku bangsa, etnis dan bermuatan SARA, dan harus mengedepan dialog," kata Kasmanto Rinaldi, dosen Universitas Islam Riau (UIR) kepada wartawan Selasa (3/9/2019).

Dan, ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan memberi perhatian yang sama seperti daerah lain. Hal ini kata dia, agar masyarakat Papua tidak merasa di-anaktiri kan seperti anggapan selama ini.

"Kemudian juga pemerintah melakukan dialog dengan ketua adat dan kepala suku, karena dengan merangkul para pemangku adat itu sebuah solusi yang tepat, masyarakat Papua sangat menghormati dan mendengarkan para Ketua Adat disana " terang Kasmanto lagi.

Selain itu juga, ia mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai persoalan di Papua jangan sampai ada "penumpang gelap" atau aktor politik yang hendak memecah belah persatuan. Karena jika hal tersebut terjadi, dia menegaskan perlu dilakukan penegakan hukum.

Senada dengan Kasmanto, Dosen Universitas Abdurrab, DR. Tengku Fahrul Jaffar, mengatakan bahwa soal Papua harus diselesaikan secara musyawarah. Dan tuntutan adanya oknum diduga penumpang gelap atau aktor politik agar Papua merdeka sudah jauh dari persoalan yang terjadi.

"Karena, itu sudah tidak sesuai dengan cita-cita Founding Father. NKRI sudah final dan harga mati, jadi permasalahan-permasalahan di Papua harus dialog, semua elemen untuk duduk bersama. Dengan berdialog persoalannya tidak melebar keman-mana" papar dia.

Selain itu juga tegas dia, NKRI tetap terjaga dan persatuan terus terjalin erat.

Soal Polda Riau mengirimkan personil ke Papua menurut dia itu sudah tepat. Karena kebijakan itu semata-mata untuk menjaga situasi agar di Papua cepat kondusif.

Kembali ia berharap agar pendekatan secara persuasif lebih diutamakan. "Karena pendekatan secara militeristik itu sudah gagal dan pernah dipraktekan Orde baru," terangnya.

Selanjutnya dia memaparkan soal ketidakadilan, hendaknya pembangunan di Papua bukan hanya infrastruktur saja. "Pembangunan SDM, baik ekonomi harus dilakukan juga, sehingga masyarakat Papua terayomi seperti daerah-daerah lain" ujarnya.