Kriminalisasi Alat Korporasi untuk 'Mengusir' Masyarakat Adat Suku Sakai

Rabu, 04 Maret 2020 - 18:06:44 wib | Dibaca: 2366 kali 
Kriminalisasi Alat Korporasi untuk 'Mengusir' Masyarakat Adat Suku Sakai
Sidang pembacaan Eksepsi ataupun Keberatan Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum di PN Bengkalis

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat petani diduga dikriminalisasi sebagai alat korporasi (perusahaan besar) bungkam dan 'usir' masyarakat adat dipersangkakan lakukan kejahatan lingkungan.
 
Seperti dialami terhadap Bongku Bin Jelodan merupakan masyarakat tempatan (masyarakat adat Sakai), harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis.
 
Sidang kali ini adalah Eksepsi ataupun Keberatan Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum. Persidangan dibuka dan di pimpin oleh Hakim Hendah Karmila Dewi dan di dampingi oleh Hakim Anggota Aulia Fatma Widnola dan Zia Uljannah Idris.
 
Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan tidak menguraikan kronologis ataupun perkara secara jelas sehingga mengakibatkan surat Dakwaan Penuntut Umum kabur atau Obscuur Libel
 
Dalam Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa Bongku Bin (Alm) Jelodan pada saat melakukan penebangan Pohon didatangi oleh Security PT Arara Abadi yang sedang melakukan Patroli Rutin untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Distrik 38.
 
Security PT Arara Abadi bertindak seolah-olah kepolisian dengan menangkap terdakwa dan membawanya ke Distrik 38 dan setelahnya, penuntut umum tidak menguraikan kemana dibawa terdakwa.
 
Dalam surat perintah penangkapan Polsek Pinggir No. Sprin-Kap/107/XI/2019/Reskrim pada tanggal 3 November 2019 diperintahkan kepada Indra Verenal, S.H., Yopi Ferdian, S.H., Juanda M Marpaung dan Enaldi Silalahi, S.H. untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek Pinggir. 
 
Namun pada dakwaan Penuntut Umum yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dari lokasi kejadian adalah security PT Arara Abadi yaitu saksi Harianto Pohan dan saksi. Yang menjadi pertanyaan, dimana Indra Verenal, S.H., Yopi Ferdian, S.H., Juanda M Marpaung dan Enaldi Silalahi, S.H. yang menangkap dan membawa terdakwa?. Dari manakah terdakwa dibawa?
 
"Oleh karenanya produk penyidik berupa BAP terdakwa dibuat secara tidak sah (illegal), sehingga Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaannya berdasarkan produk penyidik yang illegal dan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di muka pengadilan, maka surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima," terangnya
 
Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah error in persona yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa, karena terdakwa sebagai masyarakat adat dan masyarakat tempatan bukan merupakan subjek hukum dalam UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 
Kejahatan di dalam UU P3H Tersebut merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara sementara itu Bongku Bin (Alm) Jelodan adalah Masyarakat Suku Sakai dan dalam pekerjaannya bertindak sendiri tanpa ada yang memerintah ataupun yang mengorganisir. Oleh karenanya Terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan bukanlah Subyek Hukum yang dapat dipidana.
 
Surat Dakwaan yang tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap atas fakta dalam Dakwaan Kesatu tersebut harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
 
Bongku Bin (Alm) Jelodan, warga RT 01 RW 02 Dusun Duluk Songkal Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Tualang Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, menebang 20 batang pohon Eucalyptus dan Akasia milik PT Arara Abadi (PT. AA) menjadi tersangka dan didakwa 3 pasal berbeda UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 
Dalam Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan Aktivitas Perkebunan di dalam kawasan Hutan Tanpa izin Mentri, atau Melakukan Penebangan Pohon Tanpa izin pejabat yang berwenang
 
"Penuntut umum tidak menjelaskan siapa Pejabat yang berwenang tersebut?," tutupnya
 
Sidang selanjutnya akan di gelar pada Senin, 9 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan agenda Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi
 
Loading...
BERITA LAINNYA