Musrenbang di Kecamatan Marpoyan Damai, Ketua DPRD Pekanbaru Siap Serap Aspirasi

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kecamatan Marpoyan Damai melaksanakan Pra Musrenbang sehari sebelum pelaksanaan. Musrenbang Kecamatan Marpoyan Damai yang akan di gelar pada 11 Februari 2020 besok dianggap diperlukan persiapan mendalam sebelum hari pelaksanaan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Umum Kecamatan Marpoyan Damai ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS.S.IP turut hadir lurah Se-Marpoyan Damai, Camat, LPM, Bappeda, Danramil, Kapolsek, RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, memastikan jika aspirasi yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, bakal di singkronkan dengan elektronik Pokok Pikiran (e-Pokir).

Hal itu dia sampaikan saat hadir dan membuka acara pra-Musrenbang di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Senin (10/02/2020). Politisi PKS ini menyebutkan jika musrenbang tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Kegiatan ini sangat penting dan sangat menentukan arah usulan pembangunan di setiap kecamatan yang ada," Kata Hamdani.

Dilanjutkannya, jika usulan dari Kelurahan akan menjadi skala prioritas dari masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021 kedepan. Dia menekankan jika musrenbang kedepan tidak lagi menjadi formalitas seperti sebelumnya.

"Musrenbang ini akan di sinkronkan dengan e-Pokir anggota DPRD yang di usulkan masyarakat saat Reses," jelas Hamdani.

Lebih lanjut di berharap dengan diadakannya Pra Musrenbang ini, kegiatan pada hari pelakasanaan Musrenbang bisa lebih efektif.

Dia juga ingin memberi gambaran secara utuh dalam rangka pengambilan kebijakan khususnya penganggaran di tahun 2021. Oleh karena itu para peserta disarankan menggunakan metode visualisasi dalam bentuk foto dan titik koordinat untuk mendukung informasi saat Musrenbang.

Bahkan katanya, untuk tahun 2021 dirinya bersama anggota dewan akan mengawasi dengan ketat setiap usulan dari masyarakat yang masuk nantinya melalui musrenbang tersebut sehingga tidak ada lagi 'penumpang gelap' yang naik ditengah jalan.

"usulan masyarakat akan diperjuangkan secara maksimal, dan prosentasenya akan ditingkatkan tentunya di sesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah " tutupnya.