GAGASANRIAU.COM , PEKANBARU - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru meninjau Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kota Pekanbaru yang dilahap si jago merah malam tadi, Selasa (12/05/2020) sekitar pukul 23.00 Wib.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Suherman menuturkan bahwa dugaan awal terjadinya kebakaran adalah akibat dari trafo listrik yang berada tak jauh dari sekolah terkena sembaran petir yang cukup kuat.
"Kemudian dari trafo tersebut api menjalar kebagian ruang guru, sehingga 6 unit ruangan dilahap api," kata Suherman, Rabu (13/05/2020).
Karena ruangan kelas tak terbakar, Suherman menjelaskan jika seusainya pandemi Virus Corona (Covid-19) ini para siswa dapat langsung melanjutkan pendidikannya.
Selanjutnya Suherman mengatakan bahwa para anak didik dan juga wali murid untuk tidak panik dengan dokumen sekolahnya, hal tersebut karena pihak sekolah sudah menyalin berkas seluruh dokumen tersebut kedalam bentuk Soft File.
"Dokumen yang rusak akan segera diperbarui lagi karena file nya ada," ungkapnya.
Selanjutnya Politisi Hanura ini menuturkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru akan kembali melakukan pembangunan terhadap sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1976 ini.
"Anggaran pembangunan sendiri diprediksi mencapai Rp.5miliar, dan anggaran sendiri berasal dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan juga Kementrian Pendidikan," jelasnya lagi.
Belajar dari pengamalan tersebut, Suherman meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan terhadap instalasi listrik di setiap sekolah, terlebih sekolah yang sudah dalam usia tua.
"Kita minta pihak sekolah bisa tinjau instalasi listrik nya. Jangan sampai lagi lah, sekolah terbakar karena hal ini," ucapnya.
Sementara Anggota DPRD daerah pemilihan setempat, Victor Parulian berharap Dinas Pendidikan bisa memprioritaskan pembangunan di SMPN 7 tersebut.
"Kita meminta segera dibangun kembali sarana pendidikan yang terbakar. Ini harus cepat, mengingat hal ini menyangkut pendidikan," katanya.
Victor juga berharap dalam pembangunannya tidak sebatas menunggu kucuran bantuan dari dana pemerintah pusat.
"Jika menunggu bantuan dari pusat untuk membangun kembali sekolah tersebut, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dengan birokrasi yang panjang," pungkasnya.