Belum Ajukan RAPBD-P 2020, Pemprov Riau Tidak Peduli Kondisi Rakyat Ditengah Bencana Covid-19

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ade Hartati, Anggota DPRD Provinsi Riau mempertanyakan kinerja pemerintahan Gubernur Syamsuar dan Edy Natar Nasution, pasalnya hingga akhir bulan Agustus 2020 ini belum mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahaan (APBD-P) untuk dibahas di legislatif. Semestinya dalam siklus penyusunan anggaran, dan dalam aturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau seharusnya telah mengajukan Rancangan APBD-P di minggu pertama bulan Agustus 2020.

Hal itu kata Ade Hartati terungkap saat dirinya dalam rapat Paripurna untuk membicarakan dan mempertanyakan kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, belum diajukannya Rancangan APBD P 2020 untuk dibahas bersama Legislatif, pada, Senin, 31 Agustus 2020.

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini keterlambatan pembahasan RAPBD-P 2020 ini tentu akan berdampak pada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30 persen dari pemerintah pusat. Dan hal itu kata Ade, pastinya sangat merugikan Riau secara keseluruhan

Selain itu juga terang Ade, pembahasan tidak akan maksimal, dimana pihak Legislatif diikat oleh waktu yang sangat singkat untuk melakukan pembahasan sesuai aturan berlaku.

"Dan tentu saja menjadikan banyaknya program dan kegiatan yang tidak bisa terawasi dengan baik " kata Ade kepada Gagasan.

Ditegaskan Ade, hal yang sangat penting adalah, keterlambatan pengajuan RAPBD-P ini memperlihatkan tidak adanya komitmen Pemprov terhadap kondisi masyarakat ditengah bencana Covid-19.

Ade mencontohkan kondisi saat ini kasus Covid-19 di Riau masih belum terkendali.

"Kondisi tersebut, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran Covid 19 " tegas Ade.

Dimana, lanjut Ade, Langkah-langkah tersebut tentu tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran.

"Sementara, hingga saat ini RAPBD-P belum diajukan. Secara pribadi, selaku salah satu wakil rakyat, saya meminta agar Pemprov segera mengajukan RAPBD-P 2020 " tegas politisi perempuan yang fokus soal gender ini.

Ade juga mengingatkan bahwa fasilitasi dari Kemendagri jangan dijadikan alasan terlambatnya pengajuan. "Karena Provinsi lain saja sudah selesai semua " tutup Ade.