Ketum Laskar Dewa Ruci: Pembantu Presiden Mestinya Sadar Diri Jika tak Mau Urus Nasib Rakyat

GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Beberapa nama para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) dinilai sudah tidak fokus lagi mengurusi nasib rakyat.

Nasib rakyat yang masih bergulat menghadapi pandemi virus korona 2019 (COVID-19) dan ancaman kemiskinan akibat anjloknya daya beli masyarakat seakan tak lagi dipikirkan demi mengejar hawa nafsu kekuasaan. 

Hal itu disampaikan, H Mochtar Mohamad, Ketua Umum Laskar Dewa Ruci melalui keterangan persnya, Jumat malam (2/4/2021). Dia menegaskan pembantu Presiden Joko Widodo mestinya sadar diri untuk mundur jika tak mau lagi urus nasib rakyat yang nyawanya terancam.

Diterangkan Mochtar sejak pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir akhir tahun 2019, jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, termasuk Indonesia.

Sampai pada saat ini kondisi pandemi di Indonesia belum juga usai. "Kasus positif Covid-19 di Indonesia per 1 April 2021 telah mencapai 1.517.854 kasus dan telah memakan korban hingga 41.054 jiwa " terang Mochtar.

Belum lagi permasalahan ekonomi yang timbul dan harus dihadapi oleh bangsa ini. Covid-19 ini sangat berdampak pada rantai ekspor impor hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Akibatnya angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah yang anjlok tak dapat terelakan lagi.

Meskipun pemerintah hari ini telah melakukan berbagai upaya termasuk mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan mensubsidi bunga restrukturisasi kredit macet di bank.

Hal tersebut kata Moctar semakin memperparah kondisi keuangan negara maupun ekonomi rakyat. Seharusnya menurut Mochtar pemerintah berfokus pada kebijakan kemandirian ekonomi rakyat secara mikro dari pada sekedar langkah subsidi dan subsidi. Situasi saat ini seharusnya sudah menjadi Negara Melawan COVID-19.

Kemudian terang Moehctar lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07 persen di sepanjang tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen, dan minus 3,49 persen pada kuartal III 2020. Pada kuartal IV 2020 mengalami kontraksi 0,42 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sementara secara tahunan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19
persen.

"Artinya di era pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat selalu tumbuh minus " ujarnya.

"Ditengah situasi pandemi yang memperihatinkan ini, kinerja pemerintah dalam upaya
menangani permasalahan ini sedang diuji pada tingkatan yang sangat serius. Kebutuhan akan kinerja yang profesional dan kinerja yang totalitas dari para pembantu Presiden sangat diharapkan oleh masyarakat, agar para pembantu Presiden dapat membuat kebijakan yang paling tepat di masa krisis seperti saat ini " kata Mochtar.

Tetapi singgung Mochtar, panggung politik di masa pandemi juga menjadi sisi lain yang begitu menggoda bagi para pembantu Presiden seperti Menteri atau setingkatnya. 
"Sangat disayangkan, penderitaan ini lantas dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh Menteri-Menteri, bahkan kepala daerah yang berniat untuk naik panggung pada tahun 2024 " kritiknya.

Hal itu kata Mochtar teridentifikasi dari maraknya sosial media yang masif dari para pembantu Presiden memamerkan branding nya masing-masing untuk menarik simpati rakyat.

Bahkan katanya lagi, yang lebih parah diduga para Menteri sedang asyik bermain sebagai endorser atau bahkan “calo” merek vaksin untuk masuk ke Indonesia.

Mochtar menerangkan dalam hasil survey yang dilakukan oleh LSI dan Indobarometer di awal tahun 2021, setidaknya sudah memunculkan cukup banyak nama Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri yang masuk dalam bursa calon presiden pada tahun 2024.

Diterangkan Mochtar, nama menteri yang ikut mencuat sebagai kandidat potensial maju sebagai calon Presiden di tahun 2024 adalah, Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Erick Tohir (Menteri BUMN), Tito Karnavian (Menteri dalam Negeri) kemudian ada juga Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Ekonomi.

Hal itu kata Mochtar sehubungan tahapan pencoblosan pemilihan Presiden akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024. Namun demikian lanjutnya lagi, tahapan Pilpres akan dimulai 20 bulan jauh sebelum hari pencoblosan.

"Pelaksanaan tahapan pemilihan Presiden akan dimulai pada bulan Juli 2022, yang artinya tahapan Pilpres otomatis akan berlangsung di tahun depan " ujarnya.

Apabila “ kegenitan ” ini tidak dapat dibenahi pada saat sekarang ini, Mochtar mengatakan akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju. Meskipun kata dia menjadi calon Presiden memang merupakan hak seluruh anak bangsa.

"Jika ingin berniat mencalonkan diri sebagai Presiden, maka sebaiknya para Menteri atau pembantu Presiden secara sadar dapat mengundurkan diri " tutup Mochtar.