PRIMA Serukan Potong Gaji Pejabat Tinggi Negara untuk Biayai Penanganan Covid

Selasa, 22 Juni 2021 - 17:29:10 wib | Dibaca: 732 kali

Logo PRIMA. (Dok.Net)

JAKARTA - Melihat perkembangan pandemi covid-19 yang mengkhawatirkan. Jumlah kasus baru yang meningkat drastis. Kemarin (21/6), jumlah kasus baru mencapai 14.536 kasus. Belum lagi, kekhawatiran varian baru, Delta, yang lebih berbahaya.

Maka dari itu, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyerukan agar gaji Pejabat Tinggi Negara dan BUMN dipotong untuk biayai penanganan pandemi virus Covid-19 yang semakin mengganas.

Mengingat mandat pembukaan UUD 1945, bahwa tugas Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka PRIMA menyerukan sebagai berikut:

Pertama, mendesak Presiden dan jajarannya untuk fokus pada penanganan covid-19 untuk mencegah Indonesia mengalami nasib seperti India.

Kedua, menyerukan pada semua elit politik untuk menunda berbagai hiruk-pikuk politik yang mengalihkan perhatian kita terhadap ancaman pandemi, seperti isu tiga periode dan pencapresan 2024.

Masa depan Indonesia, juga nasib 270 juta Rakyat Indonesia, sedang di bawah ancaman pandemi covid-19. Menyelamatkan rakyat dan bangsa adalah tugas nasional kita sekarang ini.

Untuk itu, kami juga menuntut:

Satu, Presiden mengambilih komando tertinggi penanganan covid. Semua Kementerian dan lembaga dikerahkan dalam kerangka kerja ini;

Dua, mempercepat proses vaksinasi dengan menghilangkan berbagai persyaratan yang njelimet (surat domisili, dll);

Tiga, pemerintah memberi contoh/tauladan bagi penegakan prokes dan terus menggencarkan test tracing, dan treatment;

Empat, merangkul dan mendengar masukan para ahli (epidemiolog, ahli kesehatan, dll) dalam menyikapi pandemi covid-19;

Lima, menyerukan Presiden, Menteri, seluruh anggota DPR/DPD, pemimpin lembaga tinggi negara, pejabat BUMN untuk memotong gajinya untuk menambah anggaran penanganan covid (APD, faskes, insentif tenaga kesehatan, dll);

Enam, transparansi anggaran covid dan fokusnya ke anggaran kesehatan (APD, Faskes, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dll) dan membantu rakyat yang yang paling terdampak (UMKM dan rakyat miskin).