JAKARTA - Azmi Syahputra, Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) mengungkapkan bahwa pertemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan petinggi Partai Politik (Parpol) harus mampu menanggulangi korupsi yang semakin mencemaskan.
Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang para ketua umum, sekretaris jenderal hingga bendahara umum partai politik pada 18 Mei 2022 nanti.
"Selama undangan KPK untuk memberikan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan sekaligus menjadi warning bagi para Ketua Partai Politik yang nantinya diharapkan Ketua Partai dapat meneruskan arahan, harapan dan warning dari KPK kepada seluruh politisi dan perangkat partai, dapat dianggap sebagai sebuah upaya penangkalan pro aktif KPK " kata Azmi.
Sehingga tegas Azmi, pertemuan undangan KPK tersebut bukan sekedar seremonial, namun momen itu nantinya harus dijadikan sebagai suatu upaya penegakan kualitas penegakan hukum untuk menanggulangi korupsi yang semakin mencemaskan.
Pasalnya kata Azmi, politisi menjadi salah satu sumber terbesar pelaku korupsi.
"Pertemuan ini harus menghasilkan kebijakan penanggulangan korupsi termasuk dalam penegakan hukum yang berkualitas dan sanksi tuntutan yang berat jika kader parpol korupsi " kata dia lagi.
Karena kata Azmi, kenyataannya selama ini banyak tuntutan KPK terhadap politisi yang korup masih ringan.
Ditegaskan Azmi jangan sampai pertemuan tersebut sia-sia, harus dibangun kesadaran para politisi, integritas yang tinggi, komitmen dan tanggung jawab pada negara.
"Jangan pula nantinya, pada akhirnya parpol dan KPK memilih dan melakukan tujuan sendiri- sendiri dan melupakan tujuan bersama dalam hal ini mencegah terjadinya korupsi dan tidak mampu menyelamatkan keuangan negara " kata dia.
"Jadi penekanannya petemuan KPK dan Parpol ini bukan pula menjadi menambah kerjaan formalitas semata dan jangan pula menjadi ajang permufakatan berbuat suatu yang melawan hukum, sehingga harus ada kemauan politik yang sungguh sungguh dari Parpol " tukas Azmi .
Selain itu juga kata Azmi hasil dari pertemuan itu nantinya diharapkan akan terlihat di peta jalan menuju tahun 2024 apa hasil dari pertemuan KPK dengan para pimpinan parpol ini
"Pertemuan ini harus berhasil guna dan mampu memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi bukan pula sebaliknya" tutup Azmi.