Pemkab Inhil Mendukung Penuh Pemekaran, Indragiri Utara dan Selatan

GagasanRiau.com Tembilahan - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendukung penuh jika daerah tersebut dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Indragiri Selatan dan Indragiri Utara.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Wardan saat menghadiri silahturahmi pada hari Kamis malam , (1/10/2015), bertempat di Nagoya Hill, Ballroom Convention Hall, Jalan Tengku Umar. Acara silahturahmi dengan Komisi II DPR-RI dengan Pemda Inhil dan juga masyarakat ini sebagai tindaklanjut upaya percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Utara di Kabupaten induk yakni Inhil. Dalam pertemuan ini hadir Bupati Inhil Drs.H.M.Wardan, Wakil Komisi II DPR-RI Ir.H.M.Lukman Edy beserta 10 anggota DPR-RI lainnya , Anggota DPRD Riau ,Ketua DPRD Inhil beserta anggota dan jajaran SKPD, tokoh masyarakat, camat. Sambutan Komisi II Ir.H.M.Lukman Edy,Msi, mengatakan bahwasanya pemekaran Indragiri Selatan dan Indragiri Utara menjadi prioritas utama dan kemudian di akhir tahun 2015 ini sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Untuk itu Pemkab Inhil selain itu ucapan terima kasih atas kunjungan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ir.H.M.Lukman Edy. Pemkab Inhil juga mengucapkan syukur atas jawaban ini dan pernyataan sikap Ir.Lukman Edy, karena pemekaran dua Kabupaten ini akan menjadi proritas pembahasan di komisi II DPR-RI. "Dan tentunya harapan kita juga melalui Kementerian dalam Negeri apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat Kabupaten Inhil dapat terwujud"kata Wardan., Bupati Indragiri Hilir Drs.H.M.Wardan, MP mengatakan dari kelengkapan administrasi pihaknya sudah mempersiapkan sejak lama. "Dan langkah selanjutnya tentu kita menunggu karena dari sisi kelengkapan administrasi sudah tidak ada masalah lagi, usulan untuk daerah otonomi baru Indragiri Hilir ini sudah ditunggu sejak tahun 2002 yang lalu, Alhamdulillah semua jawaban ini akan segera terwujud dan terjawab bahwasanya usulan untuk pemekaran daerah kita menjadi prioritas bagi Komisi 2 DPR-RI"ungkap Wardan.

Reporter Daud M. Nur