DPRD Inhil Sepakati Payung Hukum Bantuan Dana Pendidikan

GagasanRiau.Com Tembilahan - Terobosan Bupati Kabupaten Indragiri (Inhi)l HM.Wardan untuk menempatkan anggaran bagi dunia pendidikan beberapa waktu lalu namun masih terkendala dengan payung hukum, akhirnya mengatakan, Pemda Inhil belum memiliki payung hukum untuk megucurkan dana bantuan pendidikan.

Namun hal ini di respon positif oleh DPRD Inhil, oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten (BPPK) DPRD dan Bagian Hukum Setda Inhil yang menandatangani kesepakatan bersama, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Legislasi Daerah (Prolegda). Ranperda yang akan dibahas tersebut adalah Ranperda tentang bantuan pendidikan dan Ranperda penyertaan modal.

Prosesi penandatanganan yang digelar di ruang Badan Legislasi Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Ketua BPPK DPRD, Herwanissitas didampingi para anggota, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD, Mariyanto, Kabag Hukum Setda, Kabag Risalah dan jajarannya.

Dijelaskan Herwanissitas, meskipun pembahasan Ranperda tersebut diluar Program Legislasi Daerah (Prolegda), penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2014 pasal 15 ayat 3.

“Ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum,” ungkap Herwanisistas, Senin (09/11/2015).

Herwanissitas menambahkan legislatif sangat mendukung apa yang menjadi keinginan Pemda Inhil tersebut. Bantuan pendidikan sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan sumbr daya manusia (SDM) putra daerah.

"Menjelang akhir tahun Ranperdanya akan kita bahas secepatnya. Yang tidak mampu kita bantu, yang mampu tetapi Ia berpretasi juga kita bantu sebagai apresiasi kita,"ungkapnya.

Reporter Daud M.Nur