Ini Dia Surat Terbuka Dr James untuk Presiden Jokowi Soal BPJS

Dr James Allan Rarung

Gagasanriau.com, PEKANBARU - Pelaksanaan program BPJS Kesehatan masih menuai sejumlah persoalan. Meski banyak masyarakat kecil yang merasa terbantu dengan adanya program jaminan kesehatan ini, namun banyak juga yang mengeluhkan layanan yang tidak maksimal yang mereka terima dari rumah sakit.

Terkait masih banyaknya persoalan yang menggelayuti BPJS ini, seorang dokter di Manado, James Allan Rarung mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat terbuka yang ia sebut 9 Strategi (Nawachaya) tersebut Dr James mengusulkan sejumlah terobosan yang harus dilakukan pemerintah agar program BPJS kesehatan dapat benar-benar maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikut isi surat terbuka Dr James  Allan Rarung tersebut:


SURAT TERBUKA KEPADA Y.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.q. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan

9 STRATEGI (NAWACHAYA)
UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN

1. Berikan sosialisasi dan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Ada staf atau pegawai teknis informasi pelayanan BPJS Kesehatan yang turun langsung ke masyarakat, kalau perlu setiap minggu di setiap kelurahan atau desa.

2. Tidak hanya membuka pelayanan pendaftaran secara online atau atau instansi saja, tetapi melakukan terobosan untuk mendaftarkan peserta dari rumah ke rumah, hal ini bisa bekerja sama dengan RT/ RW atau Kepala Lingkungan. Sekaligus mengecek keaktifan peserta yang sudah terdaftar.

3. Memilih Verifikator klaim di PPK/ Faskes dari tenaga medis. Sehingga meminimalkan konflik dengan tenaga kesehatan pemberi pelayanan pada masyarakat, karena mempunyai basis pengetahuan medis.

4. Mengeluarkan peraturan yang sinergis dengan Kementerian Kesehatan. Jika ada peraturan yang saling terkait maka harus dilakukan pengumuman atau konferensi pers bersama-sama. Termasuk mensosialisasikannya dengan cepat dan luas serta tak boleh ada aturan yang tumpang tindih, baik antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan maupun antar level kantor pelayanan BPJS Kesehatan.

5. Secara aktif mengusulkan kepada Presiden dan Kementerian Kesehatan untuk perbaikan sistem dan nilai tarif termasuk jumlah klaim. Meminta perubahan yang berkeadilan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Termasuk mengusulkan mengganti sistem INA-CBGs dan atau INA-DRG, yang sudah tidak sesuai dengan jaman.

6. Melakukan sistem informasi yang terbuka tentang biaya operasional umum BPJS Kesehatan. Termasuk membuka kepada publik berapa gaji dan insentif serta honor dari semua level pegawai, mulai dari Direksi sampai yang paling bawah.

7. Bekerjasama dengan akademisi, organisasi profesi tenaga kesehatan serta organisasi lain yang menunjang perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Termasuk melakukan penelitian dan pengumpulan data secara terbuka dan bersama-sama.

8. Bekerjasama secara terbuka dengan semua Kementerian, Badan dan Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam hal kelancaran pendaftaran, aktivasi, pelayanan kesehatan dan pembayaran klaim.

9. Membentuk Kantor pengaduan atau komplain masyarakat dan tenaga kesehatan yang tersendiri dengan kantor administrasi. Kalau perlu membuatnya di setiap RS dan Kecamatan.

Hormat saya,

James Allan Rarung




Editor: Saut BB