Kementerian LHK Pelajari dan Kumpulkan Kembali Data Fakta Terkait SP3 15 Perusahaan

Foto ilustrasi

GagasanRiau.Com Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mempelajari dan mengumpulkan kembali data dan fakta terkait SP3 15 perusahaan kasus pembakar hutan yang dikeluarkan Polda Riau. Apa kata Polri soal hal itu?

"Kita tidak bisa menanggapi permintaan pihak lain (tentang) yang kita tangani. Kapolda Riau sudah sampaikan dasar-dasar mengeluarkan SP3 itu," kata Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2016).

Agus menambahkan, salah satu alasan Polda Riau mengeluarkan SP3 karena api berasal dari luar area perusahaan. Namun, kasus itu bisa saja kembali diproses bila ditemukan bukti-bukti baru.

"Nanti apabila ada bukti baru, tidak menutup kemungkinan kita akan proses. Tapi kondisi saat ini menurut Kapolda Riau tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.

Mabes Polri sendiri telah mengirim tim gabungan ke Riau untuk mengevaluasi dan menelusuri keputusan SP3 itu. Hingga saat ini tim masih bekerja.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya memerintahkan Dirjen Penegakan Hukum mempelajari keputusan SP3 itu.

"Saya akan perintahkan Dirjen Penegakan Hukum untuk kembali mengumpulkan sejumlah fakta dan bukti di lapangan terkait kasus kebakaran lahan di tahun 2015," kata Siti Nurbaya di Kota Siak Sri Indrapura, Kab Siak, Riau, Kamis (21/7/2016).

Menurut Siti, pengumpulan data dan fakta itu perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan apa saya sehingga Polda Riau mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan tersebut.

"Perlu adanya pengkajian mendalam, apakah sejak awal dalam hal ini terlalu cepat memberikan police line di lokasi, atau memang bukti masih lemah. Semua perlu dikaji ulang untuk penanganan ke depan," kata Siti.**/detik.com