PT RAPP Dicabut Izin, Jutaan Masyarakat Riau Terselamatkan

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Berbagai kalangan di Provinsi Riau menyatakan dan mendukung penuh pemerintah pusat mencabut izin PT Riau Andalan Pulp Paper (PT RAPP) di Bumi Lancang Kuning ini.

Jutaan masyarakat di Provinsi Riau akan terselamatkan dengan dicabutnya perusahaan bubur kertas milik Sukanto Tanoto orang terkaya nomor 10 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia pasca Tax Amnesty.

"Benar jutaan masyarakat di Riau akan terselamatkan, justru masyarakat sejahtera karena duitnya mengalir di kampung-kampung dan di Indonesia. Selama ini duit hutan kita lari ke Sukanto Tanoto, lalu disimpan di Singapura, Eropa dan Cina" ungkap Made Ali Wakil Koordinator Jikalhari ini kepada GAGASANRIAU.COM Minggu sore (22/10/2017).

Baca Juga PT RAPP Giring Isu PHK, Tapi Buka Lowongan Kerja

Jika tidak dicabut izin PT RAPP tersebut kata Made dampaknya secara lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, rusaknya ekosistem gambut terus terjadi. "Dan secara sisi ekonomi, mereka kembali kuasai tanah tanah masyarakat yang nilai ekonominya tak terhitung jumlahnya" terang Made.

Dan bila PT RAPP ini dicabut izinnya tambah Made, ada 11 Kabupaten Kota di Riau yang terselamatkan dengan jumlah penduduk jutaan orang.

"Ya ada 11 kabupaten kota yang hutan tanahnya selama ini diambil paksa oleh APRIL (  Asia Pacific Resources International Holding's Ltd.) grup" terangnya.

Diterangkan Made, 11 kabupaten yang terselamatkan tersebut itu yang paling besar di lokasi gambut; seperti Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kabupaten Kepuluan Meranti, Kampar, dan Rohil.

Terkait ancaman PT RAPP mengancam dengan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Made mengatakan justru menguntungkan.

"Untuk buruh saya usul demo juga PT RAPP karena izinnya masih berlaku, yang diperintahkan Menteri revisi RKU dan RKT. Jokowi (Presiden Joko Widodo) sekarang sudah bikin ruang kelola rakyat, namanya reforma agraria dan perhutanan sosial. Buruh harusnya datang ke Jokowi, minta izin PT RAPP dicabut dan dikasih ke buruh untuk dikelola dalam bentuk reforma agraria dan PS (Perhutanan Sosial) bersama masyarakat adat dan tempatan" sarannya.

Sementara itu, Dedi Yusnianto warga asal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang juga aktifis pers lingkungan ini mengatakan terkait dicabutnya PT RAPP ini mengatakan prihatin.

"Soal rencana PHK oleh PT RAPP terkait alasan Surat Keputusan Menteri LHK tentunya ada keprihatinan. RAPP selayaknya juga harus bertangungjawab mencarikan solusi terhadap kondisi ini. Keputusan pemerintah tentu punya alasan kuat. Negara kita negara hukum, tentunya kita harus tunduk kepada hukum" katanya Dedi.

Untuk itu, lanjut Dedi, siapapun atau perusahaan apapun yang ada di negara ini, tentu harus tunduk pula pada aturan dan hukum yang berlaku.

"Misal, kalau memang aturannya tidak diperbolehkan mengeksploitasi lahan gambut, ya jangan,". Kita sudah lihat dampak kebakaran hutan, juga tak sedikit yang jadi korban. Kebakaran hutan bukan hanya berdampak korban jiwa, tapi juga kerugian materi" terang Dedi.

Dan lanjut Dedi, investasi tentu juga dibutuhkan. Tapi terangnya investasi yang sesuai dengan aturan berlaku di negara ini. "Tentu pula investasi yang dibutuhkan adalah investasi untuk kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat" kata Dedi.

Soal adanya ancaman PHK buruh oleh PT RAPP, kata Dedi harusnya perusahaan tersebut bertanggungjawab untuk mengatasinya dan mencarikan solusi.

Dilansir dari majalah Tempo, Minggu 22 Oktober 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa hanya RAPP yang tidak patuh.

"RAPP kami beri sanksi karena dia tidak mau melakukan perubahan rencana kerja," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu pekan lalu. "Tapi mereka koar-koar mengatakan izinnya dicabut."lansir majalah Tempo.

Editor Arif Wahyudi