Fraksi Demokrat : RPJMD Inhil Harus Fokus

Hal tersebut disampaikan M Sabit, selaku Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrat pada pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 di gedung DPRD Inhil, Selasa, (6/9/2017). 

 

Disamping itu, kata Sabit, perlu pula dipertimbangkan seberapa jauh penyusunan rencana tersebut dapat menjabarkan visi dan misi daerah dan mudah dipahami oleh pelaku pembangunan dan masyarkat Indragiri Hilir. 

 

"Perubahan RPJMD seharusnya menjadi momentum untuk tidak lagi melanjutkan penganggaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat," ujar Sabit. 

 

Seharusnya, lanjut anggota Komisi III DPRD Inhil ini, setiap sen dan rupiah uang daerah yang dibelanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. 

 

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya. 

 

Penjelasan Pasal 2 Huruf e PP 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah mengamanahkan bahwa yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. 

 

Namun sayangnya, dalam Ranperda Revisi Rencana RPJMD Inhil tahun 2013-2018, masih terdapat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lebih dari satu Organisasi Perangkat Daerah.(adv)