Pemko Pekanbaru Dituding Tak Terbuka Tangani COVID-19


Dibaca: 2159 kali 
Kamis, 30 April 2020 - 22:14:16 WIB
Pemko Pekanbaru Dituding Tak Terbuka Tangani COVID-19 ilustrasi (sumber: Pixabay)
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Koalisi Masyarakat Sipil Riau Melawan Covid 19 tuding Pemerintahan Pekanbaru tak terbuka tangani wabah virus Corona (COVID-19).
 
Mereka menilai pelaksanaan PSBB tidak berjalan dengan baik dan belum bisa menekan jumlah dan sebaran COVID-19 di Kota Bertuah itu sejak 17 April lalu.
 
Koalisi mengingatkan kepada Walikota agar perpanjangan PSBB berikutnya harus melakukan pemeriksaan massal dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di wilayah kecamatan yang zona merah.
 
“Metode ini memungkinkan untuk mencari mereka yang belum memiliki gejala karena imunitas yang tinggi, tetapi sebenarnya pembawa virus,” kata Ahlul Fadli, Koordinator Riau Melawan Covid 19. 
 
Menurut Ahlul, di Pekanbaru sudah terjadi penularan virus di tingkat lokal yaitu penularan antar orang yang tidak pernah ke luar negeri, atau tidak pernah kontak dengan pasien virus corona Covid-19.
 
Sampai saat ini belum ada informasi berapa jumlah warga di wilayah zona merah yang sudah melakukan pemeriksaan PCR dan bagaimana penerapannya di lapangan. Menurut Ahlul, informasi ini penting di sampaikan ke publik untuk memastikan satgas covid berkerja melakukan penanggulangan. 
 
“Pemerintah harus melakukan pemeriksaan PCR di tempat umum agar warga bisa memeriksa kesehatannya,” ujar Ahlul.
 
Sedangkan untuk bantuan sembako kepada warga yang terdampak, pemerintah masih meraba dalam menentukan penerima bantuan. Pemko Pekanbaru masih menggunakan data dari kementerian untuk menyalurkan logistik.
 
“Walikota Pekanbaru harus turun memeriksa ditribusi bantuan dan memantau proses penanggulangan oleh satgas covid,” ucap Ahlul.
 
Terkait pembagian beras bulog milik pemerintah sejumlah 15.000 KK, penentuan warga yang menerima tidak sesuai dengan usulan dari forum RW. RW hanya menerima 30 paket dan dibagikan ke RT masing-masing RT hanya menerima 4-5 paket sembako.
 
“Dalam hal keterbukaan informasi pemko tidak trasnparan dalam penentuan jumlah penerima, sehingga pendataan yang dilakukan RW tidak maksimal,” tegas Ahlul Fadli.
 
Ahlul mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi dengan realokasi anggaran seperti proyek infrastruktur, perjalanan dinas, belanja fisik atau belanja modal yang tidak mendesak. 
 
Untuk anggaran yang bersumber dari pajak dialokasikan untuk kalangan menengah bawah. “Realokasi anggaran tersebut digunakan untuk perlindungan sosial, pembelian kelengkapan medis dan pemulihan ekonomi kepada pelaku usaha dan warga yang terdampak," tutupnya.

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker