BEM UNRI: Walikota Pekanbaru Gagal Urus Banjir

Aksi protes BEM UNRI mengenai banjir di Kota Pekanbaru. Para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "Pekanbaru jadi kolam, Wali Kota Tutup Mata"

Tercatat sudah memasuki angka puluhan tahun banjir Kota Pekanbaru menjadi masalah tahunan yang tidak kunjung diselesaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan telah gagal dalam memberikan penanganan terhadap masalah ini, mengingat banjir bukanlah cerita baru di kota yang katanya madani ini.

Sejumlah masterplan penanganan banjir yang dibesar-besarkan untuk menuntaskan masalah banjir hingga 25 tahun kedepan nyatanya belum berdampak bagi masyarakat. Proses normalisasi sungai contohnya, saat ini baru sampai tahap ‘Dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) II’. Hal ini menjadi sorotan atas ketidakseriusan pemerintah kota Pekanbaru untuk menuntaskan masalah ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengungkapkan, “Butuh Rp 180 Miliar untuk menuntaskan permasalahan banjir di Kota Pekanbaru dan tahun ini pemerintah kota hanya bisa menganggarkan Rp 13 miliar.”

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah disahkan pada 2020 silam. Namun dana APBD sejumlah Rp 2,597 triliun ini nyatanya tidak memiliki dampak yang berarti dalam penyelesaian sederet permasalahan di Kota Pekanbaru, khususnya Banjir. Perbandingan alokasi jumlah anggaran menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah ini.

”Anggaran habis untuk pembangunan di Tenayan Raya, sementara disitu tidak ada manusianya. Kota ini yang perlu diurusi,” tutur Robin Eduar Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru sangat sibuk dalam pembangunan gedung mewah dan singgasananya, namun lalai dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kebanjiran, kemacetan dan banyak sekali permasalahan lainnya yang terjadi di Pekanbaru masih belum berhasil mendapatkan perhatian khusus dari walikota. Bahkan, Pembangunan Tenayan Raya telah menghabiskan dana sekitar Rp 112 milliar.

Wajar saja jika Pekanbaru kerap menjelma menjadi ‘kolam’ setiap tahunnya. Ironi ‘Pekanbaru Kota Bertuah’ pun sudah tidak relate untuk menggambarkan parahnya kondisi banjir yang merendam Pekanbaru saat ini.

Menyikapi seluruh permasalahan yang telah dipaparkan, BEM Universitas Riau menyampaikan pernyataan sikap berupa desakan serta tuntutan kepada Walikota Pekanbaru agar dapat melakukan perubahan dan perbaikan untuk Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Mendesak Walikota Pekanbaru untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda Kota Pekanbaru.

2. Mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang efisien untuk penyelesaian masalah banjir di Kota Pekanbaru.

(Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab Athaya Hasna Abiyya, pengurus BEM UNRI)