Repdem Minta Presiden Jokowi Beresin Para Makelar Rente Ditengah Pandemi COVID-19 

Aktifis Repdem saat melakukan vaksinasi massal di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu

GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) organisasi sayap PDI Perjuangan, menilai telah terjadi kebohongan publik soal Polymerase Chain Reaction (PCR), swab antigen dan vaksinasi pandemi COVID-19 saat ini. Uniknya, operasi ini dibungkus tindak penyelamatan darurat sembari menghembuskan isu pengalih. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya yang sengaja berbisnis ditengah derita rakyat melawan pandemi COVID-19.

"Dengan temuan bahwa harga test RT-PCR hanya 300 rupee atau setara 96 ribu rupiah, melalui juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan RI, pemerintah mengatakan bahwa akan berkonsultasi dengan para stake holders nya. Repdem menggaris-bawahi kata stakeholders ini. Artinya, banyak pihak terlibat, bukan hanya importir, tetapi juga ada pihak lain yang bukan tidak mungkin itulah Sang Ijon alias Pemburu Rente " ungkap, Abe Tanditasik Sekretaris Jenderal Rdewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem kepada wartawan, Minggu, (15/8/2021). 

Ditegaskan Abe, melihat gejala ini, Repdem menduga ada pihak yang beberapa waktu berniat buruk lantaran gagal mengimpor beras dengan data manipulatif. Namun katanya lagi, pihak tersebut yang ia sebut monster itu kemudian menyasar derita rakyat berbisnis test swab dan vaksin.

"Perangkat mafianya pun pasti tidak main-main. Bisa bermain kebijakan Harga Eceran Tertinggi. Ya, bencana pandemi ini dimainkan sebagai bancakan. Kalau benar ini bekerja untuk rakyat, maka yang digunakan adalah Harga Patokan Pemerintah yang berlaku sama. Baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik " tegas Abe. 

Dikatakan Abe, cara berpikir komersialisasi pandemi ini jelas dengan cara menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tadi. Bukan bagaimana bekerja keras bagaimana secepatnya mengakhiri atau setidaknya berdamai dengan pandemi. 

"Lantas dibuatlah argumen lucu-lucuan. Bahwa ini global dan sebagainya. Ya. Tapi tidakkah tuan-tuan Menko lihat bagaimana Piala Eropa, Copa America dan Olimpiade terselenggara? Apakah tuan-tuan menko mau menyalahkan bahwa Rakyat Indonesia susah diatur? Sementara pada di sebuah desa berjarak 30 an kilometer dari kantor tuan-tuan belum ada yang namanya stok apalagi vaksinasi? Bahwa masyarakat mencari dimana si vaksin itu berada? " kecam Abe.

"Tidak usah bicara di kecamatan tetangga tanah leluhur Bapak Presiden yang seharusnya tuan-tuan bantu, tidak cukup vaksin yang datang. Hanya 100 vaksin per hari untuk satu kecamatan ! Atau di kabupaten di Sumatera Utara yang di Ibukota Kabupatennya belum terdengar sayup-sayup akan divaksin. Padahal penderita covid-19 di pulau besar ini dikabarkan membengkak " tambahnya lagi.. 

Kepada dua Menteri Koordinator (Menko) Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik itu Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Repdem menegaskan untuk menghentikan kegiatan berbinis dengan rakyat ditengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Jika kedua orang tersebut terus membiarkan harga test antigen dipatok di atas harga 50 ribu rupiah dan harga test RT-PCR dipatok di atas kisaran harga di India dengan hasil yang bisa didapat kurang dari 12 jam, artinya kalian memang membiarkan wabah pandemi ini merajalela dengan waktu yang lama. Mafia alkes dan stakeholders inilah pemenangnya " tukas dia. 

"Apabila kalian tidak mematuhi Presiden agar secepatnya merealisasi kekebalan kelompok (herd immunity), dengan mempercepat distribusi langsung ke pemkab/pemko di seluruh Indonesia, artinya kalian tidak mampu melakukan manajemen kedaruratan " tukas dia.

Menurut Abe, pantas saja jika Presiden Jokowi sampai marah terjadi over stock vaksin, sementara 30 kilometer dari kantor kedua menko itu, bahkan melewati jalan tol yang mulus, namun Luhut dan Airlangga tidak bisa atasi. 

"Satu hal lagi, soal vaksin. Mulailah berhemat. Datangkan vaksin berkualitas sangat baik dengan harga 'open source', bukan 'berlisensi' yang rentang harga beli impornya bisa diatas 100 persen. Jangan berpikir komersial. Ini soal keselamatan kita semua dan keselamatan uang rakyat di APBN. Tinggal soal pengabdian atau memang mental bancakan " tukas Abe.