AHY Diminta Punya Etika Catut Nama-nama Kader PDIP Masuk Pengurus DPD Demokrat Jatim

Aktifis Repdem Jatim saat menggelar konferensi pers soal pencatutan nama oleh DPD Demokrat Jatim

SURABAYA- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) organisasi sayap PDI Perjuangan mengecam keras kelakukan anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencatut sejumlah nama kepala daerah oleh DPD Demokrat Jawa Timur dan dimasukan dalam kepengurusan partai berlambang mercy itu. 

Demokrat dinilai membuat kesalahan fatal yang bisa menciderai sistem politik di Indonesia juga dinilai miskin etika dalam penerapan sistem politik. Lebih-lebih, diantara nama-nama yang dicatut tersebut terdapat terdapat nama Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono yang merupakan kader asli partai berlogo banteng moncong putih besutan Megawati Soekarno Puteri ini.

"Pencatutan nama seperti ini adalah contoh pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat, saya  berpikir demokrat saat ini sedang dalam proses pendangkalan kualitas kader, ini miskin etika politik dan sangat tidak layak ditiru," ujar Mahfud pada awak media, Sabtu (24/4/2022)

Pihaknya mengaku sangat menyayangkan partai yang pernah berkuasa dua periode di Indonesia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak rasional, apalagi dengan mengklaim 10 kepala daerah masuk didalam ke pengurus Demokrat Jatim tersebut.

"Mereka ini pernah berkuasa dua periode di negara ini, saya pikir pasti akan lebih dewasa penerapan politiknya apalagi untuk menentukan struktur. Oh ternyata tidak," tegas pria kelahiran Sumenep Madura ini.

Selaras dengan Mahfud, Wakabid organisasi dan keanggotaan DPD Repdem Jatim, Yudha Pratama menekan Demokrat Jatim yang dinahkodai oleh wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak untuk segera melakukan klarifikasi.

Karena melakukan pencatutan nama beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang dimasukkan pada pengurusan Demokrat Jatim tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu.

"Kita jelas mendesak mas Emil untuk melakukan klarifikasi, yang paling aneh kan nama mas Ony Anwar dimasukkan padahal jelas-jelas beliau adalah kader PDI Perjuangan. "Pintanya dengan tegas.

"Apalagi ada beberapa kepala daerah lain yang sudah mengklarifikasi ketidak beneran tersebut. Ini memalukan dan tidak jelas etika politiknya," jelas Yudha.

Diketahui, selain Ony Anwar, beberapa kepala daerah telah membantah klaim sepihak tersebut diantaranya adalah, Bupati Mojokerto, Walikota Madiun dan juga Bupati Lamongan.