Demo di Kantor Kejagung, GPMPPK: Copot Kejati Riau

Demonstrasi di kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (10/6/2022) siang.

JAKARTA - Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) demo kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (10/6/2022) siang.

Didepan pintu gerbang Kejagung, massa membentang berbagai spanduk tuntutan bertuliskan 'Copot Kajati Riau yang Mandul Terhadap Kasus Korupsi Besar di Provinsi Riau'.

Selain itu juga ada juga spanduk yang meminta Jaksa Agung RI turun tangan mengungkap dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Siak periode 2011 hingga 2019.

Massa mendesak Kejagung turun tangan lantaran menilai Kejati Riau tidak mampu membongkar dugaan perampokan uang rakyat tersebut.

Tak hanya membentang spanduk bertuliskan desakan tersebut, massa juga memampang gambar Gubernur Riau Syamsuar dan juga gambar Kajati Riau Jaja Subagja.

Diberitakan sebelumnya, Meski didesak oleh GPMPPK dan Pemuda Pancasila, Gubernur Riau Syamsuar tidak memberikan klarifikasi walaupun sudah melewati dua kali 24 jam sebagaimana waktu yang diberikan.

Tidak dilakukannya klarifikasi oleh Syamsuar, menurut Boy, Kordum GPMPPK membuatnya semakin yakin bahwa mantan Bupati Siak itu kemungkinan besar diduga terlibat dalam pemberian dana hibah secara terus-menerus kepada beberapa OKP yang dipimpin oleh kroni-kroninya.

Senada, hal itu juga diungkapkan Ketua Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa.

Ia pun mengaku semakin yakin, bahwa Syamsuar diduga terlibat dalam membiarkan sejumlah OKP yang diurus oleh orang-orang Syamsuar mendapatkan dana hibah secara terus menerus, yang mana sebenarnya itu tidak boleh dilakukan.

Oleh karena sudah melebihi dua kali 24 jam Syamsuar tidak mengklarifikasi, maka Iwan Pansa menyampaikan dan mendesak Kejaksaan Tinggi Riau harus segera melakukan proses hukum dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuar, Ulil, Ikhsan dan Indra Gunawan, yang diduga berada dalam pusaran perampokan uang masyarakat Siak.

"Kejati jangan berani periksa fakir miskin saja, periksa itu gubernur," ungkapnya.

GPMPPK juga menyampaikan, tidak beraninya Syamsuar memberikan klarifikasi, mengindikasikan bahwa dirinya diduga terlibat sangat jauh dalam pembiaran pemberian dana hibah secara terus menerus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Hal itu sudah dijelaskan oleh BPK RI dalam LHP BPK tentang laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Siak, tahun anggaran 2011-2015. Ini sangat jelas dan perlu proses hukum untuk membuka terang benderang dugaan korupsi dana hibah ini," tutupnya.

Terkait proses hukum dugaan korupsi dana hibah kabupaten Siak ini, GPMPPK dan Pemuda Pancasila telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan pada 2Juni 2022 lalu, mereka sudah meminta secara terbuka kepada Syamsuar yang juga Gubernur Riau untuk mengklarifikasi, namun tidak kunjung dilakukan.

Menurut mereka, saat ini Kejaksaan Tinggi Riau terlihat sangat alergi terhadap desakan untuk membuka kasus dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Siak itu, bahkan setiap ditanya kasus dugaan korupsi dana hibah, pihak Kejati selalu mengalihkan ke kasus Bansos yang diberikan kepada fakir miskin.

"Kami meminta Kejati tegas dan berani bongkar korupsi dana hibah Siak ini, kalau tidak, sebaiknya Kajati Riau mundur saja," tutup Iwan Pansa dan Boy.