Kecewa, DPRD Riau: Apakah PHR Memandang Rendah Nilai Nyawa Manusia?

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari, mempertanyakan komitmen Pertamina Hulu Rokan (PHR) dalam menjamin keselamatan kerja di lingkungan usaha Blok Rokan. Pasalnya, kecelakaan kerja sudah terjadi kesekian kalinya.

"Kita tunda saja rapat ini, dan kita tunggu data terperinci yang jujur soal kecelakaan kerja dari tahun 2021, dan data-data lainnya. Kalau kita mau bicara sopan, kemarin ada yang meninggal alasannya karena sakit, terus yang kecelakaan tanggal 18 kenapa? Apakah PHR memandang kejadian seperti ini hal yang biasa?" ungkapnya dalam rapat yang dihadiri oleh Corporate Secretary PHR, Rudi Ariffianto, dan juga Disnaker Provinsi Riau, Rabu (25/1/2023).

PHR, jelas Karmila, merupakan bagian dari perusahaan milik negara yang mestinya memiliki standar tinggi. Sebab, mereka diawasi oleh Kementerian dan DPR RI, karena investasinya bersumber dari uang rakyat.

Menanggapi kecelakaan kerja di wilayah kerja Blok Rokan, sambung Karmila, tidak bisa diselesaikan lewat rilis berita dan penerimaan demo saja. Sebab, ini masalah nyawa yang harus dipertanggungjawabkan ke DPRD Riau, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

"Kami menilai dari sisi PHR, seperti kurang menghormati nilai nyawa manusia. Dengan tidak ketidakhadiran ini, saya tidak tahu apakah kami ini dihargai atau tidak. Ini diteken loh kesepakatan kita dalam rapat sebelumnya. Tapi jangankan menghadirkan Dirut, penyerahan data yang diminta saja tidak ada," tuturnya.

Peristiwa kecelakaan kerja baru-baru ini, kata Karmila, terjadi hanya hitungan bulan saja. Dia menyebut ingin meminta penjelasan langsung dari Dirut PHR, karena tak ingin ribut-ribut di media.

"Kita minta solusi, ini apa yang sebenarnya terjadi? Kita bingung sama PHR ini, gaji dan tunjangnnya sudah luar biasa, harusnya bisa fokus memikirkan nyawa manusia," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Syamsurizal, menyebut percuma saja ada kesepakatan dalam rapat sebelumnya, kalau PHR tak bisa menjalankan komitmen itu.

"Harusnya kan sudah disiapkan data, itu hasil kesepakatan kita kan? Ada tandatangan Ketua Komisi, Kadisnaker, dan perwakilan dari PHR. Saya juga sayangkan Disnaker, masa dalam rapat ini bilang tidak tahu siapa yang mengundang siapa. Disnaker itu perwakilan gubernur untuk persoalan tenaga kerja, ini tak ada koordinasi atau Disnaker tak dihargai oleh PHR?" tutupnya.