Gagasanriau.com Pekanbaru-Saat dilakukan rapat paripurna Panitia Khusus Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Riau ada pertentangan terkait pengesahan Peraturan Daerah (Perda).

Pasalnya Syafaruddin Poti dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak pengesahaan Perda Tahura tersebut, karena belum jelas luasan lahan, dan belum adanya koordinasi dengan beberapa pihak antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kampar, serta Pemerintah Kabupaten Siak, untuk menuntaskan kepemilikan lahan Tahura tersebut.

"Jika Perda tersebut tetap disahkan maka kami akan keluar dari rapat paripurna ini, kami atas nama Fraksi PDIP akan keluar,"tegas Syafaruddin Rabu malam (22/4/2015).

Usai menyampaikan ancaman tersebut, serta-merta Syafaruddin Poti dikuti oleh rekan-rekannya diantaranya, Almainis, Ma'mun Solikhin, James Pasaribu, Soniwati, namun Manahara Manurung sewaktu sidang paripurna memimpin rapat tidak ikut.

"Kalau dia (Manahara Manurung) tidak ikut berarti dia bukan anggota Fraksi PDIP, dan dia siap untuk di PAW (Pergantian Antar Waktu)"kata Syafaruddin Poti saat meninggalkan ruang sidang paripurna.

Rabu malam ini ada agenda sidang paripurna untuk pengesahaan Perda Pengelolaan Tahura, pada sidang ini, dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zaini Ismail dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Saat berita ini lansir sidang paripurna sedang berlangsung, dan sempat dilakukan skorsing selama 10 menit.

Reporter Arif Wahyudi