Riau

Kinerja Pemprov Riau Buruk Dalam Pengelolaan Anggaran APBD 2016

“Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68% setelah audit, ini menunjukan bahwa pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebarakan hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi, apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016 ” jelas Usman.

Total belanja pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 Rp10.36 triliun tersebut 40% dari total belanja seluruh kabupaten/kota se-Riau sebesar Rp26,78 triliun. Artinya, pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan kinerja membaik, bahkan semakin buruk. Oleh karna itu, pemerintah provinsi harus mengalokasikan dan memperbesar bantuan keuangan terhadap desa guna untuk mempercepat penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2016”

Selain itu ditambahkan Usman, perlu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, pemerintah seharusnya melihat fakta dari tahun sebelumnya yaitu Riau yang dilanda bencana asap begitu dahsyat dengan kerugian yang besar.

"Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegitan yang berdampak terhadap masyarakat banyak, misalnya merealokasikan anggaran yang tidak terpakai untuk kegiatan penanganan karhutla, baik melalui belanja langsung SKPD terkait maupun melalui skema bantuan keuangan terhadap pemerintah desa, bukan justru diturunkan” tutup Usman.

Editor Arif Wahyudi


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar