Suparman Bupati Rohul Non Aktif Dituntut 4,5 Tahun, Johar Firdaus 6 Tahun Kurungan
Suparman dan Johar Firdaus saat di persidangan PN Pekanbaru
"Meminta supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa satu, Johar Firdaus selama enam tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan terdakwa dua Suparman selama empat tahun dan enam bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Anggoro Mukti, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Kamis (26/1/2017).
Jaksa penuntut umum (JPU) juga menuntut agar kedua terdakwa dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp200 juta, subsidair pidana kurungan pengganti selama tiga bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
Menurut JPU, berdasarkan fakta persidangan sudah bisa dinyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pembatalan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua politisi Partai Golkar itu disebut oleh JPU telah menerima suap dan janji dari Annas Maamun, yang saat itu menjadi Gubernur Riau, dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD 2015. Para terdakwa saat itu masih menjadi legislator periode 2009-2014, diakhir masa jabatan Johar sebagai Ketua DPRD Riau dan Suparman sebagai anggota. Dalam kasus ini, Annas Maamun juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
JPU menyatakan terdapat perbuatan menerima janji yang telah terjadi secara sempurna kepada Johar dan Suparman, berupa pemberian uang dan fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas dari Annas Maamun berkaitan untuk mempercepat pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015.
"Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 telah menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif," kata Tri Anggoro Mukti.
Dari fakta persidangan, Annas Maamun menginginkan pembahasan perubahan APBD 2014 dan RAPBD 2015 dilakukan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, yang akan habis masa jabatannya pada 6 September 2014.
Jaksa penuntut umum (JPU) juga menuntut agar kedua terdakwa dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp200 juta, subsidair pidana kurungan pengganti selama tiga bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
Menurut JPU, berdasarkan fakta persidangan sudah bisa dinyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pembatalan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua politisi Partai Golkar itu disebut oleh JPU telah menerima suap dan janji dari Annas Maamun, yang saat itu menjadi Gubernur Riau, dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD 2015. Para terdakwa saat itu masih menjadi legislator periode 2009-2014, diakhir masa jabatan Johar sebagai Ketua DPRD Riau dan Suparman sebagai anggota. Dalam kasus ini, Annas Maamun juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
JPU menyatakan terdapat perbuatan menerima janji yang telah terjadi secara sempurna kepada Johar dan Suparman, berupa pemberian uang dan fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas dari Annas Maamun berkaitan untuk mempercepat pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015.
"Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 telah menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif," kata Tri Anggoro Mukti.
Dari fakta persidangan, Annas Maamun menginginkan pembahasan perubahan APBD 2014 dan RAPBD 2015 dilakukan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, yang akan habis masa jabatannya pada 6 September 2014.
LAINNYA
Tulis Komentar