Parlemen

Pemko Pekanbaru Disarankan Lebih Bagus Bantu UMKM Daripada Sibuk Bangun Tugu Roda

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah.

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dimasa Pandemi Covid-19 banyak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tergolong dengan masa sulit, dengan adanya hal ini DPRD Pekanbaru mengingatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru untuk lebih perhatian.

Seperti saat ini, banyak dari UMKM yang butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah. Apa lagi saat ini banyak korban dari PHK yang mulai beralih membuka usaha.

“UMKM mulai naik, mulai berjalan. Tapi pertanyaannya, Pemko kok bangun tugu dan bangun yang lain-lain? Pembangunan dipersilahkan, tapi UMKM jangan sampai ditinggalkan,” kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah.

Fathullah menegaskan jika Pemko tidak peduli untuk membina UMKM, Komisi II akan mengambil tindakan tegas untuk memanggil Disperindag dan Walikota Pekanbaru.

“Kita ambil tindak tegas aja. Tidak perlu kita segan menyegani. Tidak ada itu. Apabila Disperindag tidak membina UMKM, kita akan kasih surat kepada Pemko,” tutupnya.

Sebelumnya juga, anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulyadi mengkritisi program Pemko Pekanbaru dalam upaya membangkitkan ekonomi bagi masyarakat UMKM. Pasalnya, sampai saat ini belum nampak upaya itu. 

"Kita pertanyakan apa program Pemko untuk membangkitkan ekonomi itu terutama UMKM, " kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu (28/2/2021). 

Mengapa ini menjadi pertanyaan? Mulyadi menegaskan, karena sampai saat ini pelaku-pelaku UMKM masih banyak menunggu dukungan Pemko agar segera lepas dari paceklik yang disebabkan oleh wabah virus corona. "Harus didata pelaku-pelaku UMKM ini," sebutnya. 

Tidak hanya itu, Anggota DPRD yang sudah dua periode ini juga, ingin mengatahui soal anggaran yang disiapkan untuk membantu pelaku-pelaku UMKM. Dinilai ini sangat penting untuk melihat keseriusan dari Pemerintah sendiri membantu rakyatnya. 

"Berapa persen APBD yang di alokasikan kesana (bantu UMKM, red). Ini harus jadi prioritas. Karena ini jadi bukti serius atau tidaknya Pemko membangkitkan ekonomi masyarakat dalam masa covid ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, selama masa pandemoi COVID-19 ini daya beli masyarakat mengalami penurunan, dan sangat berdampak terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku sektor UMKM di Indonesia mengalami penurunan penjualan hingga 55% selama masa pandemi, berdasarkan data crisis center Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penurunan ekonomi ini dinilai berbahaya karena menciptakan pengangguran global yang besar, dan akan menurunkan daya beli sehingga dapat berakibat pada kemiskinan dan kelaparan. Seperti yang diprediksi Bank Dunia, kemiskinan di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada akhir tahun ini.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar