GAGASANRIAU.COM, KAMPAR - Di balik hamparan hijau perkebunan sawit yang luas di Kabupaten Kampar, tersimpan sebuah tantangan besar yang selama bertahun-tahun menjadi penghambat kesejahteraan petani: aksesibilitas.
Sejauh apa pun lahan yang dimiliki seorang petani, nilainya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan mudah hasil panennya sampai ke gerbang pabrik.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti menempatkan pembangunan jalan produksi sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama berdekade-dekade.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Kabupaten Kampar, Marahalim, menjadi sosok yang paling memahami betapa krusialnya infrastruktur ini.
Bagi Marahalim, jalan produksi bukanlah sekadar hamparan aspal atau pengerasan tanah, melainkan "jembatan kesejahteraan" yang menghubungkan keringat petani dengan pasar.
Dia memaparkan secara gamblang bahwa tanpa jalan yang memadai, potensi besar Kampar sebagai penyumbang devisa negara melalui sawit tidak akan pernah maksimal. Namun, pembangunan ini tidak dilakukan secara serampangan atau berdasarkan keinginan elit semata.
Marahalim menegaskan bahwa setiap jengkal jalan yang dibangun lahir dari mekanisme bottom-up yang sangat transparan dan melibatkan masyarakat langsung.
Suara-suara dari pelosok desa dikumpulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), memastikan bahwa pembangunan benar-benar tepat sasaran.
"Ini adalah pembangunan yang demokratis. Kita mendengar apa yang dibutuhkan petani di lapangan, lalu kita tuangkan dalam kebijakan," ungkap Marahalim pada Kamis (2/4/2026).
Secara administratif, program ini telah melalui rantai perencanaan yang sangat ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Mulai dari penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penetapan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga memiliki landasan Perda yang kuat.
Legalitas dan akuntabilitas ini menjadi jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara adalah investasi jangka panjang untuk kemakmuran rakyat.
Marahalim mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan nasional, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung di daerah.

Tanpa jalan produksi yang layak, bibit-bibit unggul yang ditanam petani akan kehilangan nilainya jika hasil panennya nanti membusuk di pinggir jalan karena sulitnya transportasi.
Jalan yang baik memastikan kualitas Tandan Buah Segar (TBS) tetap prima saat sampai di pabrik, yang secara otomatis akan mengatrol harga jual di tingkat petani.
Selisih biaya transportasi yang bisa dipangkas berkat jalan yang mulus adalah "keuntungan tambahan" yang langsung dirasakan oleh dompet keluarga petani.
Efisiensi usaha meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing petani Kampar pun semakin menguat di tengah persaingan pasar global.
Jika ada pihak yang memandang program ini tidak bermanfaat, Marahalim menilai sudut pandang tersebut terlalu sempit dan tidak melihat gambaran besarnya.
Pembangunan jalan produksi adalah upaya membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang efek dominonya akan terasa hingga ke sektor terkecil di perdesaan.
Dengan terbukanya akses, UMKM di sekitar perkebunan akan mulai tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda di desa.
Jasa transportasi lokal akan berkembang pesat, dan daya beli masyarakat secara keseluruhan akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Inilah cara Pemkab Kampar membangun kemandirian ekonomi, yakni dengan memperkuat sektor yang paling dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari.
Sinergi antara visi pemimpin dan kebutuhan rakyat ini menjadi kunci utama bagi Kampar untuk terus berlari kencang menuju masa depan yang lebih cerah.
Di bawah pengawasan Marahalim dan arahan Bupati Ahmad Yuzar, jalan-jalan produksi ini akan terus dibangun, memastikan tidak ada lagi petani yang merasa terisolasi di tanahnya sendiri.
Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah diukur dari seberapa mudah rakyatnya mengakses peluang untuk hidup yang lebih baik.