GAGASANRIAU.COM, KAMPAR – Aksi sepihak PT PLN (Persero) yang memutus aliran listrik di Puskesmas Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, memicu reaksi keras dari parlemen.
Adalah Tony Hidayat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, dia mengecam tindakan tersebut dan meminta PLN tidak mengedepankan ego administratif di atas kepentingan nyawa masyarakat.
Tony juga menegaskan, pemutusan listrik pada fasilitas pelayanan publik, terutama kesehatan, adalah tindakan yang sangat berisiko dan seharusnya dihindari sebagai opsi utama.
"Bisa Dikomunikasikan, Bukan Langsung Eksekusi"
Dikatakan, Tony, kendala administratif atau keterlambatan pembayaran tidak boleh dijadikan alasan untuk melumpuhkan pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Tony, PLN seharusnya mengedepankan pola komunikasi yang lebih persuasif ketimbang tindakan represif pemutusan.
"Seharusnya jangan langsung diputus. Memang bisa saja ada kelalaian administrasi, tapi hal seperti itu masih bisa dikomunikasikan dengan baik," ujar Tony dengan nada tegas, Kamis (23/4/2026).
Dia tak menampik adanya potensi kelalaian dari pihak terkait di lingkup pemerintahan, namun ia menekankan bahwa pemutusan listrik bukan solusi yang bijak karena dampak langsungnya menghantam rakyat yang butuh pengobatan.
"Kalau memang ada kelalaian, tentu bisa diberikan teguran, bahkan teguran keras sekalipun. Tapi jangan sampai langsung dilakukan pemutusan karena itu akan menghambat pelayanan kesehatan masyarakat," cetusnya lagi.
Desak Koordinasi Antarinstansi
Lebih lanjut, Tony mengingatkan jajaran pimpinan PLN untuk tidak bekerja layaknya "robot" aturan tanpa melihat urgensi di lapangan.
Sebagai BUMN, PLN seharusnya memiliki mekanisme koordinasi yang mapan dengan instansi terkait sebelum mengambil langkah drastis terhadap objek vital publik.
"PLN memiliki pimpinan dan mekanisme komunikasi. Seharusnya bisa dibicarakan terlebih dahulu agar jelas persoalannya. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, jadi jangan sampai terganggu," tambah politisi Kampar dari Partai Demokrat ini.
Terkait tunggakan atau masalah administratif yang menjadi pemicu, Tony memastikan Pemerintah Kabupaten Kampar bergerak cepat.
Dia menjamin persoalan tersebut segera dituntaskan agar operasional Puskesmas Kuntu tak lagi tersandera.
"Hari ini sudah saya minta agar persoalan administrasi segera diselesaikan. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu. Kita harapkan semuanya segera clear," tutupnya.
PLN 'Bungkam', KWh Akhirnya Dipasang Kembali
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi oleh Riaupos.co, terhadap pihak PLN belum membuahkan hasil.
Manajer ULP Lipat Kain, Nilham Jani, belum memberikan respons baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp.
Meski demikian, desakan DPRD tampaknya membuahkan hasil di lapangan. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, KWh meter Puskesmas Kuntu yang sempat dicopot dilaporkan telah dipasang kembali pada Kamis sore (23/4/2026).
Saat ini, aliran listrik di fasilitas kesehatan tersebut dikabarkan sudah kembali normal dan siap melayani masyarakat.
