GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Syartiwidya, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, meluncurkan instruksi yang terkesan defensif di tengah derasnya kritik masyarakat terhadap program pemenuhan gizi peserta didik.
Kepala KPPG itu menuding minimnya edukasi sebagai penyebab "serangan" publik, ketimbang melakukan evaluasi mendalam terhadap eksekusi di lapangan.
Dia dalam pernyataan di Pekanbaru, Senin (09/03), menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembagian makanan, tetapi juga dari edukasi.
Namun, narasi ini seolah menempatkan keluhan masyarakat sebagai bentuk "ketidaktahuan" yang harus diluruskan, bukan aspirasi yang harus didengar.
Menyasar 'Ibu-ibu Media Sosial'
Dan salah satu poin paling kontroversial adalah instruksi Syartiwidya kepada jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dia mengintruksikan untuk melakukan pendekatan personal kepada para orang tua yang vokal di jagat maya.
“Kemudian juga adik-adik punya ruang konseling gizi, jadi ajak ibu-ibu yang selalu ngomong di media sosial itu. Kalian sebagai Ka SPPG dekati ibu-ibu, orang tua, wali murid, guru-guru, kepala sekolah, kasih edukasi gizi dan kasih transparasi harga,” tegasnya dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Riau.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk menjinakkan kritik di media sosial dengan narasi edukasi.
Selain itu juga, Syartiwidya mengakui bahwa isu harga makanan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 menjadi titik paling rawan diserang publik.
“Kita banyak diserang soal harga. Kalian jelaskan, harga kita Rp10.000 untuk porsi besar, Rp8.000 untuk porsi kecil. Itu kan banyak yang tidak tahu artinya edukasi belum sampai,” ungkapnya.
Klaim harga Rp10.000 untuk "porsi besar" ini justru memicu tanda tanya besar bagi publik, standar gizi macam apa yang bisa didapatkan dengan harga tersebut di tengah melambungnya harga pangan tahun 2026?
Beban Tambahan bagi SPPG
Alih-alih memperkuat sistem distribusi, KPPG justru menambah beban kerja Kepala SPPG sebagai "petugas humas" dan "konselor".
Syartiwidya mendesak agar SPPG menyediakan ruang konseling dan aktif masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan ceramah gizi.
“Ini juga yang harus adik-adik dari Ka SPPG, ingatkan ahli gizinya atau pengawas gizi untuk melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah,” katanya.
Instruksi ini mencakup desakan agar komunikasi yang terbuka dibangun demi membangun kepercayaan masyarakat.
Namun, tanpa rincian anggaran yang benar-benar transparan diakses publik, bukan sekadar penjelasan lisan, komitmen ini dipandang sebelah mata.
“Jadi itulah tugas tambahan untuk adik-adik Ka SPPG. Mari dekati orang tua, wali murid, guru di sekolah. Sampaikan terkait anggaran kita dan edukasi gizi dilakukan di sekolah-sekolah,” terangnya.
Validasi Dampak: Antara Fakta atau Formalitas?
Sebagai langkah pamungkas untuk membuktikan keberhasilan program, Syartiwidya memerintahkan pemeriksaan status gizi anak-anak di sekolah.
“Kemudian, lakukan pemeriksaan status gizi pada anak-anak sekolah. Jadi nampak dampaknya itu,” pungkasnya.
Langkah pemeriksaan status gizi ini memicu kritik apakah akan menjadi alat evaluasi objektif atau sekadar instrumen pencitraan agar program terlihat berdampak positif di mata pemerintah pusat, meskipun kualitas asupan dengan anggaran minim tersebut masih dipertanyakan.
