GAGASANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI – Pelan-pelan, aroma ketidakharmonisan di puncak kepemimpinan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kian menyengat.
Kabar terbaru, aebuah anomali politik tersaji saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil menggelar pelantikan puluhan pejabat pada Selasa (21/4/2026), namun Wakil Bupati Jhony Charles justru mengaku "ditinggal" dan tidak tahu-menahu soal agenda krusial tersebut.
Drama tersebut mencuat di tengah pelantikan 43 pejabat yang terdiri dari pejabat administrator, pengawas, hingga kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Rohil.
Bahkan, jabatan yang dirotasi pun tidak main-main, mencakup posisi Camat, Sekretaris Dinas/OPD, Sekretaris Kecamatan, Kabag, Kasi, hingga Kepala UPT Puskesmas.
Ruang Kantor yang Sunyi dan Kejutan di BPKAD
Jhony Charles, Wakil Bupati Rohil, secara blak-blak mengungkapkan rasa herannya. Dia mengaku awalnya merasa janggal melihat kondisi kantor yang mendadak sepi tanpa ada koordinasi sebelumnya.
"Saya tadi lihat kantor sunyi, ternyata banyak pegawai tak di tempat. Saya cek ke kota, pas lewat kantor BPKAD ramai. Ternyata ada pelantikan," ujar Jhony Charles dengan nada kecewa dikutip dari Riauposco.
Rasa penasaran Jhony bahkan membawanya untuk bertanya langsung kepada personel Satpol PP yang bertugas guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa pelantikan sedang berlangsung, ia memilih untuk menahan diri demi menghindari gesekan terbuka di hadapan publik.
"Ya dibenarkan ada pelantikan, saya mau turun nanti khawatir terjadi hal yang tak diinginkan, saya tahan. Putar mobil kembali ke kantor, jadi intinya tak ada undangan," tegasnya.
Meski merasa tidak nyaman dengan situasi yang menempatkan dirinya seperti "orang luar" di lingkungan sendiri, Jhony memilih bersikap dingin untuk menjaga kondusivitas daerah. "Kalau saya ngomong susah, saya jaga bagaimana Rohil kondusif saja," tambahnya.
Dalih 'Miskomunikasi' dan Pembelaan Sekda
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rohil, H Fauzi Efrizal, mencoba meredam isu miring tersebut. Dia berkilah bahwa pelantikan puluhan pejabat ini adalah hal yang lumrah dalam internal pemerintahan demi penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja ASN melalui rotasi serta promosi.
Menanggapi pengakuan Wabup yang tidak menerima undangan, Fauzi memberikan penjelasan administratif yang terkesan normatif.
Menurutnya, dalam kegiatan internal, nama kepala daerah biasanya sudah tertera secara otomatis sebagai pihak yang mengetahui atau mengundang.
"Biasanya dalam kegiatan-kegiatan internal pemerintahan ada tertera mengetahui / Cc bupati, wabup atau sekda atau sebagai pihak yang turut mengundang adalah bupati, wabup dan sekda. Biasanya seperti itu dan tidak ada undangan khusus kecuali untuk pejabat yang akan dilantik," terang Sekda.
Fauzi menilai insiden ini hanyalah sebuah bentuk miskomunikasi belaka. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh opini negatif yang dapat memicu ketidakharmonisan di Negeri Seribu Kubah tersebut.
"Dari kejadian ini hikmahnya bagaimana komunikasi bisa ditingkatkan lagi, semoga kedepan lebih baik. Mari sama-sama menjaga kondisi tetap kondusif dan dukung program kerja dari pak bupati dan wabup," pungkasnya.
Namun, pengakuan "tak diundang" dari seorang Wakil Bupati dalam agenda strategis daerah ini tetap menyisakan tanya besar bagi publik: benarkah roda pemerintahan Rohil masih berjalan seiring, atau ini adalah gong pembuka pecahnya kongsi kekuasaan?
