GAGASANRIAU.COM, SIAK, -- Lantaran dibuai kata-kata manis dan omon-omon akhirnya puncak kemarahan warga di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, pecah pada Senin (13/4) meledak.
Aksi kemarahan warga itu mendorong ratusan massa memblokir total Jalan Lintas Minas–Perawang di Simpang Perawang–Minas, Kelurahan Minas Jaya.
Aksi tersebut bukan sekadar protes biasa, melainkan manifestasi dari mosi tidak percaya rakyat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dianggap gagal menepati janji perbaikan infrastruktur.
Aksi blokade ini merupakan buntut langsung dari mangkraknya komitmen Pemprov Riau. Padahal, sejak Desember 2025, otoritas terkait telah menebar janji bahwa pengerjaan fisik jalan tersebut akan dimulai pada April 2026.
Namun, memasuki pertengahan April, tak ada satu pun alat berat yang tampak, menyisakan debu dan lubang bagi warga.
"Kami hanya ingin pemerintah menepati janji. Kondisi jalan sekarang sangat menyulitkan dan membahayakan," tegas koordinator lapangan aksi, Joi Vernando dikutip dari riauterkinicom.
Ia menekankan bahwa jalur tersebut adalah akses vital yang kini kondisinya sudah tidak layak lagi menyandang status sebagai jalan raya.
Siklus Penderitaan: Debu, Lumpur, dan Teror ODOL
Warga menggambarkan kondisi jalan tersebut sebagai siklus penderitaan tanpa akhir.
Saat kemarau, warga dipaksa "mengonsumsi" polusi debu tebal yang mengancam kesehatan pernapasan.
Sebaliknya, saat hujan turun, jalan tersebut bermutasi menjadi kubangan lumpur yang siap menjebak kendaraan kapan saja.
Ironisnya, kehancuran infrastruktur ini diduga kuat akibat pembiaran sistemik terhadap kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL).
Lemahnya fungsi pengawasan Dinas Perhubungan menjadi sorotan tajam dalam aksi ini.
Darbi, Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli Hutan dan Jalan Raya, menyayangkan sikap apatis otoritas terkait.
"Kalau tidak ada penertiban terhadap kendaraan bertonase berlebih, jalan yang diperbaiki pun akan kembali rusak dalam waktu singkat. Ini harus jadi perhatian serius," cecar Darbi.
Ancaman Jalur Hukum dan Eskalasi Massa
Dampak dari blokade ini tak main-main. Urat nadi logistik di wilayah tersebut lumpuh total. Truk-truk industri besar terjebak dalam antrean yang mengular hingga beberapa kilometer.
Kendati aparat keamanan bersiaga di lokasi, massa bersikeras tidak akan membuka jalan sebelum ada langkah konkret dari pemerintah.
Masyarakat menegaskan mereka tidak anti-industri. Namun, mereka menuntut kepatuhan terhadap aturan muatan dan tanggung jawab sosial perusahaan serta pemerintah.
Jika tuntutan ini kembali diabaikan, warga mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih masif. Tak hanya itu, masyarakat Minas bersiap menempuh jalur hukum atas dugaan kelalaian dan pembiaran oleh penyelenggara jalan yang telah mengakibatkan kerugian materiil maupun keselamatan bagi pengguna jalan.
