AKAR: "Rakyat Berpolitik Cerdas, Jangan Pilih Caleg Busuk

Gagasanriau.com, Pekanbaru-Ahlul Fadli, aktifis Akademi Rakyat (AKAR) menghimbau, agar masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya untuk tidak terjebak pada kesalahan yang sama, dengan memilih perwakilan rakyat tidak berkualitas.

Hal ini disampaikannya sehubungan musim kampanye pemilihan calon anggota legislatif yang sudah memasuki hari ke-3 sejak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa kampanye dimulai pada Minggu (16/3) yang lalu.

 "Rakyat harus cerdas dan jangan terjebak untuk kedua kalinya, dengan memilih orang-orang yang tidak berkualitas dan korup, kenali calegnya dan pastikan ia mengerti tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, karena banyak kualitas caleg dibawah standar kelayakan"ungkap Fadli yang juga aktifis pers kampus.

 Dituturkan Fadli, tingginya angka putus sekolah, kriminalitas, dan pengangguran di Kota Pekanbaru, bagian dari konspirasi besar antara lembaga politik yakni DPRD Kota dengan eksekutif (Pemko Pekanbaru) yang telah melakukan perselingkuhan dengan pemilik modal hingga kebijakan yang dikeluarkan bertolak belakang dengan kepentingan publik dan cenderung pro kapitalisme.

 Hal ini menurut Fadli dapat dibuktikan dengan maraknya modal-modal besar masuk dan tanpa mengenal belas kasihan menghantam kaum kecil di Kota Pekanbaru, seperti ritel waralaba Indomaret dan Alfamart sementara itu para pelaku Usaha Kecil Menengah dibiarkan bertarung tanpa dilindungi, bahkan setiap gerak Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu disandera dengan aturan yang dianggap mengganggu ketertiban berupa Peraturan Daerah (Perda) yang kejam.

 Selain itu ditambahkan Fadli, dunia pendidikan tidak luput dari keganasan modal, dimana kebijakan Pemko Pekanbaru dan terkesan didiamkan oleh DPRD dengan maraknya angka putus sekolah akibat komersialisasi pendidikan, hal ini disebabkan penganggaran pendidikan dalam APBD Pekanbaru penuh kepalsuan karena siswa miskin tidak tersentuh sama sekali oleh anggaran tersebut.

 Juga fasilitas pendidikan yang minim, dimana keterbatasan gedung-gedung sekolah tidak berimbang antara kebutuhan dengan ketersedian sekolah milik pemerintah, disisi lain Pemko Pekanbaru, dengan mudah dan tutup mata membiarkan sekolah-sekolah asing berjumpalitan menyaingi kualitas sekolah pemerintah yang ala kadarnya siswanya bersekolah.

 "Hal ini saling berkaitan antara eksekutif, dan legislatif, dimana masing-masing punya fungsinya yang saling mengikat, dan kenyataan yang terjadi mereka telah banyak melakukan pengkhinatan kepada rakyat atas mandat yang diberikan kepada mereka"kecam Fadli.

 Untuk itu Fadli berpesan agar masyarakat Pekanbaru maupun Riau tidak lupa dengan dosa-dosa para anggota dewan dimana selama masa pengabdiannya tidak pro rakyat, mulai undang-undang yang dibuatnya, kontrol kebijakan yang rapuh, serta pembiaran terhadap keganasan modal menghantam rakyat kecil bahkan ikut secara berjama'ah korupsi seperti terjadi di level provinsi yakni DPRD Riau.

 "Ayo kita mengevaluasi mereka, dan menentukan sikap atas kepentingan rakyat, pendidikan gratis hingga universitas serta tersedianya lapangan pekerjaan dan perlindungan kepada pelaku ekonomi kecil, dengan tidak menggusur PKL"tukas Fadli.

 Reporter Arif Wahyudi