Akibat Pencabutan Subsidi BBM, Riau Inflasi 1,98 Persen

Gagasanriau.com Pekanbaru-Kebijakan pemerintahan Joko Widodo, Jusuf Kalla mencabut subsidi rakyat yakni untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau inflasi sebesar 1,98 persen pada November 2014, hal ini berimbas pada kenaikan harga di sebagian besar sektor penyumbang inflasi.

"Kenaikan harga BBM memang memicu kenaikan harga lainnya yang mendorong inflasi, dampak BBM akan terjadi selama tiga bulan kedepan," kata Kepala BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad, di Pekanbaru, Senin (1/12/2014).

Ia menjelaskan, tingkat inflasi di Riau merupakan gabungan inflasi dari tiga kota besar. Inflasi paling tinggi di Kota Pekanbaru mencapai 2,10 persen, kemudian Kota Dumai sebesar 1,80 persen dan Kota Tembilahan 0,99 persen.

Inflasi Riau berdasarkan tahun kalender (November 2014 terhadap Desember 2013) mencapai 6,85 persen. Sedangkan inflasi "year on year" (November 2014 terhadap periode yang sama tahun lalu) mencapai 7,24 persen.

Kelompok pengeluaran yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi Riau bulan November adalah dari kelompok transportasi, jasa komunikasi dan keuangan yang sebesar 5,23 persen. Kemudian kelompok yang cukup tinggi memberikan andil adalah bahan makanan 2,62 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,79 persen.

Kemudian komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi adalah bensin 0,53 persen karena terkait kenaikan harga BBM. Kemudian komoditas cabai merah 0,49 persen, angkutan dalam kota 0,16 persen, nasi dengan lauk 0,14 persen, beras 0,12 persen, angkutan antar kota 0,12 persen, dan tarif listrik 0,05 persen.

Meski begitu, ia mengatakan ada beberapa komoditas yang menekan laju inflasi antara lain seperti kentang, tomat sayur, kacang panjang, sawit hijau, buncis, telur ayam ras, ikan tongkol, dan daging. Menurut Mawardi, hal itu disebabkan Riau sebagai daerah konsumen mendapat pasokan barang dari daerah lain yang bisa jadi lebih murah.

"Bahkan, inflasi di Riau bisa lebih rendah dari Kota Padang yang merupakan produsen sayuran karena ketika harga naik, barang-barang sejenis dari daerah lain bisa masuk ke Pekanbaru menekan harga sedangkan di Padang belum tentu bisa," ujarnya.

Dari 23 kota di Sumatera yang menghitung Indeks Harga Komoditas (IHK), lanjutnya, semua kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Padang sebesar 3,44 persen. Kemudian diikuti oleh Sibolga sebesar 2,45 persen, Bungo sebesar 2,29 persen, Jambi sebesar 2,18 persen.

Sedangkan, inflasi terendah di Tanjung Pinang sebesar 0,77 persen dan Tembilahan sebesar 0,99 persen.

"Kota Pekanbaru berada pada urutan ke-6, dan Dumai pada urutan ke-12, dan Tembilahan urutan ke-22 di Sumatera," ujarnya.

Diaz Bagus Amandha
sumber antara