HM Wardan Bupati Inhil, Buka Musrenbang RKPD di Engku Kelana

Gagasanriau.com Tembilahan-Musrenbang yang kita laksanakan saat ini merupakan wadah untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat musrenbang kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.

Hal tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam sabutannya saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana. Tampak hadir, Ketua DPRD, Sekda Inhil, serta pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil. Selasa (10/3/2015)

"Sinkronisasi tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya yaitu APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Indragiri Hilir," sebut Wardan

Sinkronisasi sumber pendanaan, lanjutnya, sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Saya berharap kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD Kabupaten Inhil," Pintanya.

Dijelaskannya, banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian, yang dapat diraih tentunya dengan kerja keras dari Pimpinan SKPD dan usaha kita bersama baik dari eksekutif maupun legislatif.

Agar apa yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Kementerian dapat diterima dan ditindaklanjuti, maka perlu didukung dengan tersedianya dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), Masterplan dan dokumen perencanaan lainnya.

"Dokumen pendukung tersebut penting, karena menunjukan keseriusan kita dalam merencanakan suatu program pembangunan. Untuk itu, kepada SKPD terkait agar ditelaah dan diinventarisir lagi program kegiatan prioritas yang telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat, mana yang sudah ada dokumen perencanaanya dan mana yang belum ada," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk program prioritas yang belum didukung dengan dokumen perencanaan agar segera dianggarkan sehingga nantinya apa yang akan kita usulkan sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.

"Saya menilai data pembangunan kita masih sangat lemah. Sebagian data belum saya dapatkan hingga saat ini, misalnya data anak yatim, data penduduk fakir dan miskin, data guru PAUD dan guru mengaji, yang menurut saya data tersebut penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan,"pungkasnya.

Humas/Ragil Hadiwibowo