Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau Menteri Tegaskan Perusahaan Beratnggungjawab

Gagasanriau.com Pekanbaru- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan perusahaan untuk berhati-hati dan tak lagi bermain api di hutan Riau. Ia mengatakan, tidak sedikit kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau melibatkan pengusaha perkebunan dan hutan tanaman industri atau HTI.

"Kami tetap meminta tanggungjawab dunia usaha untuk melakukan sekat kanal. Kepada para pengusaha di Riau kami sudah minta itu dan kami percaya banyak yang sudah melakukan," katanya, Rabu (6/5).

Selain pemerintah dan anggota Satgas, Menteri Siti juga menghimbau agar masyarakat ikut mengemban tugas sebagai pengawasa. Hal ini dirasa perlu karena dengan kerjasama semua pihak, kasus karhutla di Riau bisa segera ditekan.

“Untuk saat ini saja sudah ada sekitar 4 hingga 5 dari 8 kabupaten/kota di Riau yg dianggap rawan, dan mereka sudah mengajukan diri dan menyatakan siap melakukan sekat kanal. Untuk sementara Tim Satgas belum bisa menyebutkan berapa besaran angaran dikucurkan dari BNPB Pusat untuk membiayai Siaga Karhutla tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dana untuk pembuatan kanal ataupun anggaran untuk karhutla sudah ada di BNPB. Anggaran tersebut bersifat on call budget.

“Jadi kapan saja dipakai siap dikeluarkan. Itu dana standby. Tapi kita harus persiapkan secara teknis dan detil. Untuk meminta bantuan personil, kami akan bicarakan dengan panglima TNI," tegasnya.

Untuk melangkah siaga darurat nanti sudah ditetapkan organisasi Satgas dengan keputusan gubernur yang elemen-elemennya terdiri dari sub bidang hukum, sub bidang sosialisi, sub bidang pemadaman, sub bidang teknik modifikasi cuaca dan sub bidang kesehatan.

Dalam organisasi satgas tersebut dibentuk tim khusus menyangkut langkah-langkah sekat kanal yang didukung oleh elemen teknis operasional dan tim ahli akademisi teknik dari perguruan tinggi di Riau.

"Kalau perlu diperbantukan dati tim IPB UGM, Bappeda sebagai planernya dan PU sebagai teknik. Untuk operasional kita minta bantuan dari TNI dan Polri. polanya nanti akan dibahas detil baik itu pola pelaksaan, tahapan, usulan pendanaan, teknik pelaporan dan sebagainya. kita akan bahas rinci dikantor BNPB pusat Minggu depan. setelah dibahas teknis operasi bisa bejalan," tuturnya.

Reporter Dian Editor Brury MP