gagasanriau.com ,Pekanbaru-Besarnya porsi APBD Riau yang diperuntukan untuk gaji pegawai ternyata tidak dibarengi semakin membaiknya pelayanan publik, hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah yang menggunakan uang rakyat hanya buang-buang duit untuk membiayai belanja aparatur birokrasi tidak produktif!.
FITRA Riau menyampaikan data lima daerah di berbagai tingkatan pemerintahan yang menggunakan uang rakyat tersebut sampai setengah dari APBD yang tersedia pada tahun 2013.
Kota Pekanbaru 53% belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai, Kabupaten Kampar 51% anggaran APBD dialokasikan untuk belanja pegawai, Indragiri Hilir yang anggaran belanja daerahnya minim justru mengalokasikan anggaran 49% untuk menggaji birokrasinya.
Urutan keempat Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan Kabupaten Inhil yang APBDnya minim juga memberikan porsi besar untuk kebutuhan gaji pegawai mencapai 48% dan terakhir adalah Kota Dumai alokasikan 46% APBDnya untuk belanja pegawai.
Berdasarkan paparan diatas hal ini sangat ironis dengan kenyataan dilapangan dalam pelayanan publik yang masih buruk dan selain itu menggerus belanja modal hingga akan mengahambat terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah.
Pekanbaru sendiri dengan porsi belanja pegawai yang mencapai 53% adalah kota dengan standar pelayanan publik terburuk keempat berdasarkan Indek Integritas dalam survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilansir pada (16/12/2013).
Ady Kuswanto